Sulistyaningsih, 030310414 N
(2005)
STATUS TANAH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PT. SEMEN PADANG YANG BERDIRI DI ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT ADAT SUMATERA BARAT.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
a. Hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat adat Sumatera Barat dengan PT. Semen Padang adalah seperti perjanjian sewa tanah yang dikenal dalam hukut adat, akan tempi dalam hukum adat Minangkabau disebut dengan hibah timpeh, dimana hal ini diartikan bahwa pemilik hak ulayat dalam hal ini masyarakat adat setempat masih tetap menerima konrpensasi selama pemakai yang dalam hal ini PT. Semen Padang masih menggunakan tanah ulayat tersebut. Mekanisme hibah timpeh ini lebih mirip perjanjian sewa tanah meskipun hal tersebut tidak diartikan sebagai sewa tanah menurut pengertian yang dikenal dalam masyarakat hukum adat pada umumnya. Sedangkan dasar dari penyerahan hak ulayat tersebut yang dilakukan oleh para pemuka adat kepada PT. Semen Padang dari sejak pengelolaan oleh kolonial Belanda sampai dengan dikelola oleh pemerintah diartikan dengan mekanisme hibah timpeh. Hibah timpeh yang dikenal dalam hukum adat Minangkabau ini berheda dengan pengertian hibah seperti yang dikenal dalam hukum Islam yakni yang merupakan perbuatan hukum satu pihak, sedangkan hibah timpeh dalam masyarakat Minangkabau ini merupakan perbuatan hukum dua pihak karena penerima hibah timpeh ini masih harus memberikan kompensasi selama penerima hibah timpeh mnsih menggunakan tanah ulayat masyarakat adat Setempat. Dasar Penyerahan tersebut pada saat pertama kali diserahkan adalah dengan adanya penyerahan tanah Ulayat tersebut oleh masyarakat adat yang diwakili oleh Para Pemuka adat, yang dikenal dengan Keboelatan Kerapatan Nagari Lubuk Kilangan yang dituangkan dalam Akta Notaris nomor 8/1907 tanggal 22 Januari 1907. Penyerahan yang kedua di dasarkan pada Piagam Penyerahan yang ditanda- tangani oleh Para Pemuka Masyarakat Lubuk Kilangan pada tahun 1970. Penyerahan yang ketiga dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2004. b. Terhadap permasalahan kedua yakni mengenai status, tanah ulayat tersebut selelah sebagian saham Badan Usaha Milik Ncgara PT. Semen Padang dikuasai oleh asing, maka harus ada penyelesaian yang jelas terhadap status tanah tersebut. Menurut ketentuan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pokok Agraria khususnya pasal 9 dikatakan antara lain hanya warga negara Indonesia yang boleh mempunyai hubungan dengan hak atas tanah, demikian juga dengan hukum adat Minangkabau sendiri yang tegas mengatakan bahwa apabila pemegang hak ulayat mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain maka pemegang hak ulayat tersebut harus mengembalikan hak ulayat tersebut kepada masyarakat adat setempat. Dari ketentuan ini kemudian akan diambil jalan. tengah karena pada dasarnya meskipun pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak ulayat akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus memperhatikan kepentingan umum. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka diadakan masyawarah antara Pemerintah dengan masyarakat adat yang kemudian dilakukan pelepasan oleh masyarakat adat untuk diberikan hak atas tanah, tersebut dan apabila masa hak tersebut sudah habis maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat adat pemegang hak ulayat tersehut. Mekanisme musyawarah dan pemberian ganti rugi dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah.
Actions (login required)
 |
View Item |
