SHINTA SAWITRI, 090210452 L (2005) EVALUASI PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NO. 1540 / MENKES / SK / XIl / 2002 TENTANG PENEMPATAN TENAGA MEDIS MELALUI MASA BAKTI DAN CARA LAIN DALAM RANGKA PELAKSANAAN MASA BAKTI BAGI LULUSAN DOKTER GIGI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-sawitrishi-1865-tka57-06.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Fulltext) 36082.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan masa bakti bagi dokter gigi sudah diberlakukan mulai tahun 1961 yang dahulu biasa disebut Wajib Kerja Sarjana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan situasi kondisi di Negara ini maka istilah Wajib Kerja Sarjana diganti dengan masa bakti. Pada tahun 1993 oleh karena keadaan ekonomi Negara ini sudah tidak sanggup mengangkat setiap lulusan dokter gigi menjadi Pegawai Negeri Sipil maka dokter gigi tetap hams menjalankan masa bakti sebagai Pegawai Tidak Tetap. Dengan pemberlakuan otonomi daerah maka ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain. Masalah yang ditemukan adalah rendahnya dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur yang melaksanakan masa bakti tahun 2003. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 dan pelaksanaannya, sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi penyempurnaan kebijakan masa bakti bagi dokter gigi. Rancangan penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan dan review Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002. Sasaran penelitian adalah Lulusan dokter gigi tahun 2003 dari Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, Fakultas Kedokteran Gigi di Propinsi Jawa Timur. Responden lulusan dokter gigi sebanyak 88 orang, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur sebanyak 3 orang yang terdiri dari Kepala Seksi Peningkatan Mutu Nakes dan Akreditasi, Sub Bagian Kepegawaian, dan Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana, Pembantu Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, Universitas Jember dan Universitas Hang Tuah. Metode pengumpulan data dilakukan secara mailing system, sedangkan untuk Dinas Kesehatan Propinsi adalah wawancara yang dipandu dengan kuesioner. Waktu pengumpulan data pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2004. Teknik analisis data dilakukan secara diskriptif yang ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Ada beberapa pasal yang bermasalah pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540 / Menkes / SK / XII / 2002 ; 2) Dinas Kesehatan Propinsi membuat kebijakan pelaksanaan benipa alur, prosedur dan persyaratan pelaksanaan masa bakti dokter gigi yang sulit ditempuh dan dilengkapi ; 3) Sosialisasi sudah dilakukan dengan baik oleh instansi terkait; 4) Koordinasi belum dilakukan dengan baik oleh instansi terkait; 5) Pengetahuan Fakultas Kedokteran Gigi baik, tetapi perhatiannya masih kurang; 6) Pengetahuan lulusan dokter gigi mengenai masa bakti baik, yang didapat dari kakak kelas atau alumni, lulusan dokter gigi tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai masa bakti dari Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Propinsi maupun PDGI, lulusan dokter gigi wanita lebih banyak yang melaksanakan masa bakti, mencari tempat masa bakti sulit dan prosedur, prasyarat sulit; 7) Dinas Kesehatan Kab./Kota 79 % belum melaksanakan kebijakan tersebut; 8) Organisasi Profesi (PDGI) 50 % sudah melaksanakan kebijakan tersebut; 9) Ruunah Sakit Umum 13,6 % mengontrak dan mengangkat dokter gigi untuk menjalankan masa bakti. Dari hasil penelitan, Focus Group Discussion dan telaah pakar dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 di dalamnya ada pasal yang bermasalah dan belum jelas maksudnya, implementasinya sulit ditempuh dan prediksi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut kecil. Kebijakan pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. I540/Menkes/SK/ XII/2002 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur berupa prosedur dan prasyarat untuk melaksanakan masa bakti sulit untuk ditempuh dan dilengkapi oleh lulusan dokter gigi, kendala terutama untuk memperoleh Surat Penugasan karena harus ada tempat melaksanakan masa bakti terlebih dahulu. Kebijakan pelaksanaan tersebut tidak tertulis dan disyahkan oleh yang berwenang. Sosialisasi Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ XII/2002 dilihat dari sisi lulusan dokter gigi yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia belum dilaksanakan. Tetapi sosialisasi untuk instansi terkait sudah dilaksanakan. Koordinasi yang dalam hal ini adalah komunikasi dan infonnasi antara Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur beliun berjalan dengan baik, demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan Organisasi Profesi (PDGI) dan Rumah Sakit Umum. Pengetahuan lulusan dokter gigi mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 baik, oleh karena peran kakak kelas atau alumni. Lulusan dokter gigi yang tidak melaksanakan wajib lapor dan registrasi dikarenakan tidak tahu adanya peraturan tersebut. Pelaksanaan masa bakti dokter gigi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin wanita. Lulusan dokter gigi banyak yang memilih masa bakti PTTD dan Cara Lain, tetapi kesulitan mencari tempat untuk melaksanakan masa bakti cara tersebut, sehingga banyak yang tidak mempunyai Surat Penugasan dan tidak melaksanakan masa bakti. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi, Organisasi Profesi (PDGI), dan Rumah Sakit Umtun di Propinsi Jawa Timur belum melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/XII/2002 dengan baik. Sedangkan rekomendasi dan sarannya adalah sebagai berikut : Rekomendasi Departemen Kesehatan RI hendaknya meninjau kembali Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/XII/2002, tentang penempatan tenaga medis melalui masa bakti dan cara lain. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur meninjau kembali kebijakan pelaksanaan yang telah dibuat terutama mengenai prosedur dan prasyarat untuk mendapatkan Surat Penugasan. Fakultas Kedokteran Gigi memberikan sosialisasi yang internsif mengenai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. I540/Menkes/SK/ XII/2002 kepada lulusan dokter gigi pada momen penyumpahan lulusan dokter gigi. Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, Fakultas Kedokteran Gigi, Organisasi Profesi (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dan Rumah Sakit Umum di Propinsi Jawa Timur melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ XII/2000 sesuai dengan isi kebijakan tersebut. Koordinasi yang baik dalam hal ini adalah komunikasi dan infonnasi antara Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1540/Menkes/SK/ II/2000, demikian juga antara Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan Organisasi Profesi, dan Rumah Sakit Umum.

Actions (login required)

View Item