YUSUF AHADI, 090310641 L (2005) KINERJA APARATUR DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI PELAYANAN PERIJINAN DI KABUPATEN SIDOARJO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-ahadiyusuf-1882-tps470-k.pdf Download (419kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-ahadiyusuf-1882-tps47_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan gambaran nyata kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga mutu pelayanan aparatur masih menjadi sorotan, terutama menyangkut prosedur, waktu penyelesaian, persyaratan, biaya dan Berta keterbukaan informasi dalam pelayanan. Era otonomi daerah memberikan peluang bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan, karena dapat terselenggara tanpa hams melalui jalur hirarkhi yang panjang, dan terbukanya peluang bagi daerah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pemberian pelayanan publik. Sejak tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo yang mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak. Hal ini ditandai dengan penghargaan yang telah diterima, menjadi tujuan studi banding pemerintah kabupaten/kota dan diraihnya sertifikat internasional ISO 9001:2000. Kerangka pemikiran yang diikembangkan adalah bahwa kinerja aparatur dalam pengembangan institusi pelayanan diharapkan dapat diterapkannya asas-asas prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik sebagai indikator kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada yang dilayani. Penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan dapat mendeskripsikan kinerja aparatur dalam pengembangan institusi pelayana perijinan. Adapun sebagai informan adalah Tim Teknis Otonomi Daerah dan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian ini mendeskripsikan kinerja aparatur dalam pengembangan institusi pelayanan perijinan dan penanaman modal, baik dimensi kelembagaan maupun ketatalaksanaan. Dimensi kelembagaan, pelayanan terpadu satu atap yang sebelumnya berbentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan 11 ijin kewenangan menjadi Dinas Daerah dengan 14 ijin kewenangan. Dimensi ketatalaksanaan, telah melahirkan reformulasi kebijakan berupa penyederhanaan prosedur, percepatan waktu penyelesaian dan adanya standar mutu layanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kinerja aparatur pemerintah dalam pengembangan institusi pelayanan perijinan telah dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik dan tingkat kepuasan pelanggan. Disarankan bahwa kinerja aparatur dalam membangun birokrasi tidak hanya melalui pengembangan institusi/model alternatif, namun perlu diimbangi performance aparatur yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku (KSA) sebagai pelayan publik.

Actions (login required)

View Item