Sofie Fridayanti, 090310136 MH (2005) PENGGUNAAN KLAUSULA PEMBERIAN KUASA DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-fridayanti-1908-kkbkk-2-k.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-fridayanti-1908-thb040-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan tanah saat ini sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi jual beli tanah yang dilakukan di masyarakat. Banyaknya jual beli tanah yang dilakukan di masyarakat tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan perjanjian jual beli tanah dan variabel-variabel hukum lain yang terkait dengan perjanjian jual beli tanah tersebut. Eksistensi bentuk perjanjian jual beli tanah apabila dicermati, memiliki karakter yang spesifik dibandingkan dengan bentuk perjanjian yang lain. Dalam praktik sering dijumpai dengan apa yang disebut "Perjanjian Ikatan Jual Beli" dan "Akta Jual Beli", yang notabene keduanya memiliki karakter dan konsekuensi yuridis yang berbeda, namun terhadap hal ini, masyarakat acapkali menyamakan antara kedua hal tersebut. Dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah pada dasarnya belum terjadi peralihan hak, dan peralihan hak atas tanah akan lahir setelah dibuatnya Akta Jual Beli Tanah, sehingga dalam praktik ketika seseorang membeli tanah secara mengangsur dan dalam proses mengangsur pihak pembeli ingin menjualnya kepada pihak lain, maka pihak pembeli haruslah mendapatkan surat kuasa jual dari pihak penjual (pemilik tanah). Seringkali dalam praktik di masyarakat, surat kuasa jual yang diberikan oleh penjual kepada pembeli berupa surat kuasa mutlak yang artinya surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut oleh pihak penjual (pemilik) tanah, padahal berdasarkan Pasal 1813 BW sebuah surat kuasa dapat dicabut oleh pemberi kuasa. Dengan diberikannya surat kuasa mutlak tersebut, maka pembeli tanah yang masih mengikatkan dirinya dengan penjual tanah melalui Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah dapat mengalihkan tanahnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak penjual, sehingga acapkali banyak sengketa tanah yang muncul dari adanya surat kuasa mutlak. Oleh karena itu dalam tesis ini, penulis mengkaji eksistensi perjanjian ikatan jual beli dan eksistensi surat kuasa mutlak, dengan harapan agar masyarakat mengetahui bagaimana pembuatan Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah secara benar serta mengetahui konsekuensi dari Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah, di samping itu masyarakat juga mengetahui bahwasanya eksistensi surat kuasa mutlak berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan secara normatif bertentangan ketentuan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item