WANG SUWANDI (2006) KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PERINTAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-suwandiwan-2172-tmk63_06.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-suwandiwan-2172-tmk630-k.pdf Download (230kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan agar para pembaca dapat menelaah kasus yang terjadi di jnasyarakat sehubungan dengan permasalahan pertanahan di Indonesia. Adapun permasalahan pertanahan di Indonesia sangat kompleks. Seperti halnya tanah di Jalan Kembang Jepun No. 29 Surabaya yang dimiliki PT. Subur Abadi Raya atas nama N.V. Eng Tjhiang secara hukum adalah Tanah Negara karena hak atas tanah tersebut yang dimiliki P.T. Subur Abadi Raya telah daluwarsa masa berlakunya (tidak dikonversi). Sesuai cita-cita UUPA yaitu untuk menjamin kepastian hukum, Ny. Suwarlina Linaksita yang telah menempati tanah tersebut dan menguasai secara fisik selama 56 (lima puluh enam) tahun sejak hubungan sewa menyewa antara Keluarga Ny. Suwarlina Linaksita dengan P.T. Subur Abadi Raya diputuskan oleh Kantor Urusan Perumahan Kota Surabaya pada tahun 1974. Permohonan hak Ny. Suwarlina Linaksita telah mendapat persetujuan atau pengesahan dari Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 45 KITUN/ 1993, tgl. 13 September 1994 (terlampir), yang dalam salah satu putusannya memerintahkan kepada BPN untuk memproses dan mengeluarkan suatu Surat Keputusan (SK) tentang permohonan Ny. Suwarlina Linaksita sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah di Jalan Kembang Jepun No. 29 Surabaya: Namun dalam prakteknya BPN tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Agung tersebut bahkan BPN melalui aparat kepolisian melakukan eksekusi terhadap Ny. Suwarlina Linaksita dengan dahlil bahwa Ny. Suwarlina Linaksita telah melakukan penyerobotan tanah negara.

Actions (login required)

View Item