HERY SUHARTONO (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN SIDOARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG RETRIBUSI PARKIR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2006-suhartonoh-3267-thp010-k.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2006-suhartonoh-3267-thp01_06.pdf Download (566kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan parkir sebagai bagian dari kewenangan dibidang perhubungan tidak lepas dari perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Perhatian pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap upaya perbaikan pelayanan perparkiran karena kewenangan dibidang perhubungan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui desentralisasi kewenangan dalam otonomi daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas pegelolaan parkir terus mencari model ataupun bentuk pengelolaan parkir yang Iebih praktis, efisien, aman dan nyaman. Bentuk pengelolaan parkir tersebut disamping dapat meningkatkan potensi retribusi parkir juga diharapkan dapat melaksanakan tujuan utamanya yaitu sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang perparkiran. Penetapan model ataupun bentuk pengelolaan parkir sebagai kebijakan daerah Kabupaten Sidoarjo diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Dalam kenyataan di lapangan implementasi Peraturan Daerah tersebut mengalami persoalan-¬persoalan. Persoalan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir adalah bahwa pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan pemaksaan secara terselubung kepada orang pribadi atau badan (anggota masyarakat), sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada kebebasan bagi setiap orang baik pribadi atau badan untuk memilih pelayanan parkir yang diinginkannya. Upaya administrasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir berupa pengajuan keberatan oleh wajib retribusi kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk masih belum menunjukkan kejelasan perihal apa atau obyek yang menjadikan dasar keberatan. Apa terkait cara penarikannya yang dilakukan pemaksaan secara terselubung atau terhadap besaran retribusi yang tertuang dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Demikian juga tidak diaturnya nilai ganti rugi terhadap resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan dalam pengelolaan parkir dalam peraturan daerah serta bagaimana tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap resiko kehilangan atau kerusakan kendaraan tersebut. Persoalan-persoalan sebagaimana diketengahkan di atas merupakan representasi betapa lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Penulis mengharapkan agar dari hasil penelitian ini diharapkan ketentuan yuridis yang berpotensi menimbulkan kendala atau hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di lapangan dapat diperoleh masukan beserta solusinya agar perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sidoarjo dapat diwujudkan.

Actions (login required)

View Item