PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN OLEH EMITEN

ARINI JAUHAROH (2006) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN TERHADAP TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN OLEH EMITEN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2006-jauharohar-3268-kkbkk-2-k.pdf

Download (366kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2006-jauharohar-3268-tmk670-p.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi karena adanya perbedaan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama dari perusahaan tersebut. Transaksi benturan kepentingan ini sangat rawan "disusupi" kepentingan pribadi direksi, komisaris atau pemegang saham utama. Emiten tidaklah dilarang melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, asalkan memenuhi rambu-rambu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-¬undangan. Syarat utama seperti yang tertuang dalam Peraturan IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, bahwa emiten harus melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham independen. Keharusan persetujuan pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas dari suatu perusahaan terbuka inilah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham independen. Persetujuan pemegang saham independen ini secara internal sebagai kontrol pemegang saham mayoritas dalam menjalankan corporate action. Sebagai tambahan, di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura dan Malaysia, perlindungan pemegang saham inpedependen terhadap transaksi benturan kepentingan oleh emiten ini juga menjadi perhatian. Bahkan dalam peraturan tentang transaksi benturan kepentingan yang dikenal dengan Listing Manual di Singapura dan Listing Requirements di Malaysia perlindungan kepada pemegang saham independen ini begitu kuat, dengan persyaratan yang jelas dan ketat. Dan hasil analisis peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perlindungan hukum terhadap transaksi benturan kepentingan sudah memadai, namun masih perlu penjelasan secara detail tentang transaksi benturan kepentingan, misalnya patokan transaksi dan sanksi denda. Karena dalam praktik tidak adanya kejelasan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 67/06 Jau p
Uncontrolled Keywords: STOCK OWNERSHIP � LAW AND LEGISLATION
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts > K1112-1116 Investments
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
ARINI JAUHAROHNIM030410498-N
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorM. Zaidun, Dr., S.H., M.Si.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 06 Jun 2017 16:42
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36199
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item