IRWIN KOMARA, 030310396 N
(2006)
EKSISTENSI PARATE EKSEKUSI DALAM LEMBAGA JAMINAN HAK TANGGUNGAN.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Untuk menentukan kedudukan perjanjian kuasa menjual dalam UUHT, maka harus dilakukan pengkajian yang tidak dapat dipisahkan antara pasal 6 dengan pasal 11 ayat (2) sub e. Eksekusi yang dimaksud dalam pasal 6, tidak bisa jalan tanpa adanya janji seperti yang diatur oleh pasal 11 ayat (2) sub e. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan dalam praktek Menurut Surat Edaran BUPLNM No. 23 Tahun 2000, bahwa pejanjian kuasa menjual obyek Hak Tanggungan oleh kreditur, karena tanpa adanya janji yang demikian, KP2LN akan menolak permohonan lelang obyek hak tanggungan yang diajukan kehadapannya. Jadi, janji kuasa menjual merupakan hal yang amat penting dalam pembenaan Hak Tanggungan dan sangat dibutuhkan adanya untuk dapat dilakukan eksekusi obyek hak tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan pada waktu debitur cidera janji. Dengan dicantumkannya janji kuasa menjual dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan berarti perjanjian kuasa menjual dalam UUHT merupakan bagian dari perjanjian kebendaan, karena janji kuasa menjual obyek Hak Tanggungan merupakan bagian dari Akta Pemberian Hak Tanggungan yang ikut terdaftar di Kantor Pertanahan, sehingga berlaku terhadap pihak ketiga. Eksekusi obyek Hak Tanggungan melalui janji kuasa menjual dalam UUHT menurut teori yang ada merupakan eksekusi disederhanakan. Eksekusi ini dilakukan tanpa fiat pengadilan, tanpa minta persetujuan lagi kepada pihak debitur yang cidera janji dan langsung dapat dimohonkan lelang kepada Kantor Lelang oleh pihak Kreditur. Kendala sebelum eksekusi dapat terjadi pada waktu pihak kreditur sebagai pemohon eksekusi tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diharuskan sesuai dengan Surat Edaran BUPLN No. 23 Tahun 2000. Oleh Surat Edaran tersebut syarat permohonan lelang melalui janji kuasa menjual bersifat mutlak. Sedangkan diluar persyaratan tersebut yang sering menjadi kendala adalah adanya sita terhadap obyek Hak Tanggungan yang mau dieksekusi oleh pihak ketiga. Sita itu dilakukan ada yang memang pihak ketiga merasa berhak tas benda yang akan dieksekusi. Sesungguhnya tidaklah dapat diletakkan sita terhadap benda yang telah diagunkan. Larangan peletakan sita ada dalam putusan Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 dan kalaupun ada sita maka kekuatan dan mengikat sahnya digantungkan pada mana yang lebih dulu didaftar pada Kantor Pertanahan antara sita jaminan dengan pendaftaran obyek Hak Tanggungan. Dasar Hukum tentang sita jaminan merujuk pada ketentuan pasal 198 HIR/RBg. Kendala setelah eksekusi terjadi pada waktu pengosongan terhadap obyek Hak Tanggungan. Kesulitan ini timbul manakala adanya pelanggaran terhadap janji sewa oleh pihak debitur, pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur menyewakan obyek. Dalam hal ini pihak kreditur atau pihak pembeli eksekusi menganggap tidak pernah terjadi perjanjian sewa menyewa, pihak ketiga sebagai penyewa obyek Hak Tanggungan dianggap lalai atau melakukan kesalahan sendiri, tidak melihat terlebih dahulu apakah benda yang disewa dibebankan Hak Tanggungan atau tidak. Ini dapat dilihat pada kantor Pertahanan, karena Hak Tanggungan mempunyai asas publisitas dan berlaku terhadap pihak ketiga.
| Item Type: |
Thesis
(Thesis)
|
| Additional Information: |
KKB KK-2 TMK 75/06 Kom e |
| Uncontrolled Keywords: |
SECURITY (LAW); LAND REFORM |
| Subjects: |
K Law |
| Divisions: |
03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan |
| Creators: |
| Creators | NIM |
|---|
| IRWIN KOMARA, 030310396 N | UNSPECIFIED |
|
| Contributors: |
| Contribution | Name | NIDN / NIDK |
|---|
| Thesis advisor | H. Moch. Isnaeni, Prof. Dr. S.H., M.S. | UNSPECIFIED |
|
| Depositing User: |
Nn Husnul Khotimah
|
| Date Deposited: |
2016 |
| Last Modified: |
06 Jun 2017 16:56 |
| URI: |
http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36206 |
| Sosial Share: |
|
|
|
Actions (login required)
 |
View Item |
