NURUL SRI ISWARDHANI, 030942124 (2011) PENGUASAAN PIHAK KETIGA ATAS BAGIAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TELAH DIKUASAI OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) DAFTAR ISI - gdlhub-gdl-s2-2012-iswardhani-18232-tmk152-1.pdf Download (179kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-iswardhani-18232-tmk152-1.pdf Restricted to Registered users only Download (977kB) | Request a copy

Abstract

Munculnya sengketa pertanahan sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kepemilikan hak atas tanah yang memiliki persepsi berbeda dengan kepemilikan hak atas tanah oleh hukum secara formal. Masyarakat memandang bahwa kepemilikan hak atas tanah didasarkan pada penguasaan hak atas tanah secara turun-temurun sedangkan dari segi hukum formal didasarkan atas kepemilikan sertipikat hak atas tanah. Perbedaan persepsi tersebut hingga saat ini merupakan faktor utama pemicu terjadinya sengketa perkebunan, karena pemerintah dapat memberikan tanah kepada investor dalam rangka investasi di Indonesia yang menurut ketentuan adalah tanah negara, padahal di satu sisi masyarakat mengerjakan tanah tersebut dari hasil membuka hutan. Pada akhirnya timbul sengketa antara investor dengan masyarakat perihal status kepemilikan hak atas tanah. Sengketa ini sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang menjadi polemik yang berkepanjangan dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah seringkali didasarkan pada sisi hukum formal, sehingga masyarakat yang menguasai tanah dianggap melakukan penyerobotan tanah dan harus mengembalikan tanah garapannya tersebut kepada pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi, padahal sudah dengan susah payah membuka dan menggarap tanah tersebut. Upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat supaya secara hukum formal dapat dibenarkan penguasaan hak atas tanahnya terhadap bagian tanah perkebunan yang dikuasai oleh penguasa HGU dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu permohonan hak baru atas tanah perkebunan yang ditelantarkan oleh penguasa HGU yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tanah negara (karena telah ditelantarkan oleh penguasa HGU) dan permohonan hak atas tanah oleh masyarakat yang diakibatkan adanya pelepasan hak oleh penguasa HGU terhadap bagian tanah perkebunannya. Sedangkan terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat yang dianggap diperoleh dengan melawan hukum dalam kaitannya dengan upaya dari penguasa HGU untuk mempertahankan keutuhan tanahnya yaitu melalui jalur peradilan (litigasi), walaupun upaya ini sering dianggap kurang menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat namun berkekuatan hukum.

Actions (login required)

View Item