TINALIANI MAGDALENA RUMBAYAN, 030810634 N (2011) HAK ATAS TANAH SEBAGAI OBYEK PERJANJIAN NOMINEE DI BALI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-rumbayanti-18247-tmk156-1.pdf Download (183kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-rumbayanti-18247-tmk156-1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Keindahan Pulau Bali dan pariwisata yang dinamis seiring dengan perkembangan jaman, menarik minat orang asing untuk memiliki properti baik sebagai investasi ataupun tempat tinggal. Status Hak Pakai yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) menjadi fenomena hukum yang tidak memberikan kepastian atas kepemilikan tanah di Indonesia. Oleh karena itu Nominee muncul sebagai siasat instan yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang wajar dalam praktek dunia Kenotariatan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Bali agar WNA dapat memiliki tanah secara absolute, yaitu dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia (WNI). Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, yaitu menelaah, memahami hierarki, dan asas-asas dalam bernagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang dihadapi. Di samping itu penulis juga menggunakan pendekatan Konseptual, yaitu mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum sebagai acuan bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan erat dengan isu hukum, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku teks hukum, serta kamus-kamus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian Nominee antara WNI dengan WNA yang banyak terjadi di Bali merupakan hubungan hukum keperdataan Internasional. Pergaulan internasional dan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dunia yang semakin mengaburkan batas-batas teritorial negara, mengakibatkan bertemunya sistem-sistem hukum dalam hubungan hukum yang terjadi antara warga negara yang berasal dari dua atau lebih negara. Maraknya perjanjian Nominee antara WNI dengan WNA di Bali dikategorikan sebagai upaya penyelundupan hukum, karena pada hakekatnya bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah secara tidak langsung dan terselubung kepada WNA. Oleh karena itu perjanjian ini batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif sahnya perjanjian yang dianut oleh Burgelijk Wetboek (BW), yaitu causa yang dilarang karena bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun1960 (UUPA). Kenyataan ini membuktikan bahwa amanat Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26 Ayat 2 UUPA telah disimpangi dalam praktek di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat agar dapat memperkecil terjadinya penyimpangan terhadap undang-undang pertanahan, dan peran serta Notaris dan PPAT sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh pemerintah. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya, khususnya di bidang ilmu Hukum Kenotariatan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 156 / 11 Rum h
Uncontrolled Keywords:	Hak Atas Tanah, Perjanjian Nominee, Penyelundupan Hukum
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM TINALIANI MAGDALENA RUMBAYAN, 030810634 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Moch. Isnaeni, Prof. Dr. S.H., M.S. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	20 Jun 2017 17:05
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36414
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item