SARRACH APRIYANTI, 030942088 N (2011) AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN TERKAIT KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-apriyantis-18248-tmk157-1.pdf Download (185kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-apriyantis-18248-tmk157-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam melakukan peralihan hak atas tanah, ada kalanya tidak dibuat langsung dihadapan PPAT, melainkan dibuat dihadapan Notaris dengan akta ikatan jual beli. Adapun yang menjadi dasar dibuatnya akta Ikatan Jual Beli tersebut karena adanya persyaratan yang belum dipenuhi untuk dilakukannya jual beli, misalnya: harga belum di bayar lunas, pajak-pajak terkait (PPH dan BPHTB) belum dibayar. Dalam akta Ikatan Jual Beli ini diikuti dengan akta Kuasa Menjual yang isinya pemberian kuasa dari pihak pemilik hak atas tanah kepada pembeli untuk melakukan penjualan jika persyaratan-persyaratan telah terpenuhi. Dengan adanya kuasa jual ini maka pihak pembeli yang ada di dalam akta Ikatan Jual Beli dapat menjual hak atas tanah dimaksud yang mana dirinya berada dalam 2 (dua) kedudukan sekaligus, yaitu yang pertama sebagai kuasa dari penjual berdasarkan akta kuasa jual, di sisi lain sebagai pihak pembeli. Beberapa waktu yang lalu, sering terjadi pembeli tidak melakukan jual beli seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, pembeli langsung mengalihkan kuasa jualnya kepada pihak lain, dapat terjadi pihak lain tersebut mengalihkan kepada pihak lainnya lagi, dst. Padahal sesungguhnya pengalihan Kuasa Jual tersebut sudah bukan rahasia lagi diikuti dengan suatu kompensasi senilai dengan harga tanah yang dijual itu. Hal yang demikian BPN tidak mau lagi melakukan pendaftaran hak atas tanah atas dasar kuasa jual yang tidak didahului adanya akta Ikatan Jual Beli. Di dalam situasi yang lain, telah terjadi kesepakatan bersama sebelumnya antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) sebelum melakukan jual beli tanah dengan pihak lain. Dan di dalam kesepakatan bersama itu, dijanjikan bahwa setelah proses balik nama dilakukan, maka sertifikat yang sudah tertulis atas nama WNI tersebut diserahkan kepada WNA disertai dengan kuasa jual dengan segala hak untuk peralihannya. Akta kesepakatan bersama tersebut kemudian dibawa ke Notaris untuk disahkan/ dilegalisasi. Dalam praktek, kesepakatan bersama dan kuasa jual yang demikian yang dinamakan kuasa mutlak yang dilarang sejak tahun 1982, yang terdapat dalam Instrumen mendagri No. 14 tahun 1982 melarang Notaris dan/PPAT membuat kuasa mutlak dalam transaksi jual beli tanah. Jika Notaris mengesahkan/ melegalisasi akta kesepakatan bersama dan akta kuasa menjual yang jelas-jelas didalamnya tersirat adanya kuasa mutlak, maka Notaris terebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUJN tidak mengatur mengenai sanksi Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap akta dibawah tangan yang disahkan/legalisasi. Namun, sesuai dengan sifat UUJN sebagai spesialis, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang umum, Notaris telah melakukan pelanggaran menurut pasal 1365 dan 1366 BW

Actions (login required)

View Item