MUHAMMAD SYAHRIL SANGADJI, 030 710 356 MH (2009) KOORDINASI PENGAWASAN DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-sangadjimu-22758-thp051-k.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-sangadjimu-18515-thp0511.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) | Request a copy

Abstract

Masalah utama pengawasan internal pemerintah saat ini adalah rendahnya efektivitas dan efisiensi pengawasan. Rendahnya efektivitas pengawasan antara lain ditunjukkan oleh terjadinya penyimpangan dan kasus kerugian negara yang berulang-ulang di Pusat dan Daerah, walaupun pengawasan intern dilaksanakan secara berlapis-lapis. Sementara, rendahnya efisiensi pengawasan antara lain ditunjukkan oleh adanya tumpang tindih (overlaped) pengawasan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), akibat kurang efektifnya koordinasi pengawasan. Dalam rangka memperbaiki efisiensi pengawasan, peningkatan koordinasi pengawasan merupakan hal yang sangat mendesak. Terdapat dua peraturan yang digunakan untuk mengatur koordinasi pengawasan yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian (studi kasus di Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan) diperoleh bahwa masalah koordinasi pengawasan dan penguatan peranan Bawasda hanya merupakan sebagian dari masalah pengawasan intern pemerintah. Koordinasi pengawasan bukan merupakan pekerjaan yang sederhana, karena melibatkan dalam jumlah besar lembaga-lembaga pengawasan di Pusat dan Daerah. Untuk itu diperlukan komitmen Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah untuk mentaati setiap kebijakan, rencana, jadwal dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Actions (login required)

View Item