SUBANDI, 031044017 (2011) INDEPENDENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-subandi-23576-thpb-01--k.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-subandi-19956-thpb01-2.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum, KPU harus independen dan tidak berpihak terhadap peserta pemilu/partai politik. Akan tetapi dalam prakteknya tugas ini tidak mudah dan dapat dijalankan dengan mulus. Sulit sekali menjaga hubungan yang seimbang antara KPU dengan Peserta Pemilu, KPU dengan Masyarakat Pemilih dan KPU dengan Badan Pengawas Pemilu. KPU dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mendata masyarakat pemilih, agar masuk dalam Daftar Pemilih Tetap terhadap Pemuktahiran Data Pemilih. Dalam pelaksanaannya bisa saja Masyarakat Pemilih tidak kooperatif, sehingga KPU kesulitan menjalankan tugasnya. KPU yang berpihak kepada Partai Politik dengan cara menutup-nutupi pelanggaran pemilu dapat berakibat adanya pelanggaran kode etik KPU terhadap peserta pemilu. KPU yang berpihak kepada partai politik, sehingga dalam pelaksanaan pemilu, selalu ada dugaan dan gugatan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Independensi KPU sangatlah penting dalam rangka pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Akibat dari KPU yang tidak independen adalah tidak tercapainya keadilan dalam suatu penyelenggaraan pemilu.Oleh sebab itu sebelum menerima penunjukannya sebagai Anggota KPU dalam pelaksanaan pemilu, anggota KPU harus mengukur kemampuannya apakah mampu menyelesaikan perselisihan dan sengketa pemilu, memeriksa, apakah ada benturan kepentingan dengan salah satu pihak dan yakin dapat bersikap adil terhadap setiap pihak.

Actions (login required)

View Item