SUPRIONO, 031043073 (2012) PENGATURAN KEWENANGAN BAGI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN DALAM MENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2012-supriono-20240-th1212.pdf Download (174kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2012-supriono-20240-th1212.pdf Restricted to Registered users only Download (858kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan Kewenangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan,Berdasarkan penjelasan umum UU No.17 Tahun 1985, yang dimaksud Negara Kepulauan suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Provinsi kepulauan adalah provinsi yang terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan, baik pulau yang besar maupun kecil. Penataan tata ruang wilayah laut bukan bermaksud untuk mengkapling wilayah laut tetapi bertujuan untuk melakukan pengaturan batas administrasi kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut. Sumber kewenangan pemerintah daerah provinsi kepulauan terdiri Atribusi dan Delegasi. Sumber kewenangan Pemerintah daerah provinsi kepulauan yang bersifat atribusi karena kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007,sedang sumber kewenangan bersifat delegasi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 13 ayat (1). Kewenangan pemerintah daerah provinsi kepulauan dalam mengelola wilayah laut terdapat pada pasal 18 ayat (1).

Actions (login required)

View Item