IVONNE SYLVIONA, 031042045 (2012) NOTARIS DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA PIDANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sylvionaiv-22342-5.abstr-.pdf Download (537kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-sylvionaiv-22342-12 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan akhir-akhir ini menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya Notaris yang mengalami proses pemanggilan oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggan akta yang dibuatnya. Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri mempunyai status yang berbeda-beda baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Notaris sebagai pejabat umum sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada dalam ranah pencegahan (preventif) terjadinya masalah hukum melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang bertolak dari peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tugas dan kewajiban Notaris selaku pejabat umum. Sebagaimana suatu penelitian hukum normatif, maka mendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan Perundang-Undangan dilakuan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan Perundang-Undangan yang mengatur jabatan Notaris dan pendekatan konsep dilakukan dengan menganalisis konsep mengenai kewenangan, kedudukan, sanksi dan tanggung jawab Notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi memiliki hak ingkar, yaitu hak untuk membebaskan diri untuk memberikan keterangan dalam proses peradilan. Hak ingkar notaris berkaitan dengan tanggung jawab notaris untuk merahasiakan isi akta yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dan pasal 16 ayat (1) huruf (e). dengan demikian notaris wajib menjaga kerahasian isi akta, kewajiban tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilindungi, seperti yang dicantumkan dalam pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemanggilan terhadap Notaris dalam kedudukannya sebagai saksi maupun tersangka, disyaratkan harus memenuhi pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu adanya persetujuan dari Mejelis Pengawas Daerah. selain itu juga harus memenuhi prosedur yang ada dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007, tanggal 18 November 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 56/12 Syl n
Uncontrolled Keywords:	Notaris, Saksi, Tanggung jawab
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1572-1690 Courts and procedure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM IVONNE SYLVIONA, 031042045 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	21 Oct 2016 22:07
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36618
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item