MAYA SARI ABDULLAH, 031042129 N (2012) BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS BEDA AGAMA MENURUT TIGA SISTEM HUKUM WARIS DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-abdullahma-22381-4.abstr-.pdf Download (87kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-abdullahma-22381-13 full text.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy

Abstract

Sistem hukum waris di Indonesia ada tiga yaitu pertama hukum waris berdasarkan hukum waris BW, hukum waris berdasarkan hukum waris adat dan ketiga menggunakan hukum waris berdasarkan hukum Islam. Hukum waris di Indonesia menggunakan hukum berdasarkan agama yang dianut oleh pewaris. Hukum waris tidak ada pilihan hukum, dapat menggunakan pilihan hukum bila menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Ahli waris beda agama menurut hukum waris BW dan hukum waris adat, tidak menjadi penghalang untuk memperoleh bagian waris. Pada sistem hukum waris BW dapat dilihat pada pasal 838 BW yang tidak patut menjadi ahli waris(onwardeg), didalamnya tidak menyebutkan ahli waris beda agama tidak patut menjadi ahli waris, dan untuk hukum waris adat melihat sistem keturunan yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem bilateral dengan menarik garis keturunan pihak nenek moyang, didalamnya tidak mempermasalahkan tentang ahli waris beda agama. Tetapi untuk hukum waris Islam dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan salah satu syarat sebagai ahli waris beragama Islam, untuk memberikan kepastian hukum ahli waris yang berbeda agama dapat diberikan wasiat wajibah. Terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51 K/AG/1995 tanggal 29 September 1999. Putusan tersebut sesuai dengan syariat Islam karena anak yang berbeda agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris.

Actions (login required)

View Item