Inayah, 031042167 N (2012) Kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan hak ulayat di Sumetera Barat. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-inayah-22523-5.abstr-.pdf Download (65kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-inayah-22523-13full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Maraknya konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan/atau para investor yang berujung pada bentuk anarkisme masyarakat disebabkan oleh perbedaan konsepsi tentang keberadaan hak ulayat dan penguasaannya. Hal ini yang kemudian mendorong Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengatur lebih lanjut mengenai kriteria penentu keberadaan hak ulayat yakni dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa keberadaan hak ulayat di suatu wilayah memerlukan penetapan pemerintah daerah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah berserta stakeholders (pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Kewenangan pemerintah daerah dalam memberi pelayanan pertanahan diberikan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (medebewind) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peran serta pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat sangat penting bagi perlindungan dan kelestarian tanah ulayat di daerah. Sebagaimana yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang mempunyai tujuan utama memberi perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk melindungi eksistensi hak ulayatnya. Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai pendaftaran tanah ulayat. Pendaftaran tanah ulayat sangat bertolak belakang dengan asas utama tanah ulayat karena dapat merubah status hukum tanah ulayat sehingga mengancam kelestarian tanah ulayat di Sumatera Barat. Padahal untuk memberi kepastian keberadaan hak ulayat, maka tanah ulayat cukup dengan pencatatan dalam buku daftar tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, tidak perlu diterbitkan sertipikat. Inkonsistensi Perda Tanah Ulayat dalam pelaksanaan pemanfaatannya dan pendaftaran tanah ulayat menimbulkan konflik norma mengenai kedudukan tanah ulayat, hal ini berakibat pada kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh perlindungan hak ulayatnya. Adanya konflik norma antara peraturan daerah dengan perundang-undangan di atasnya harus segera diakhiri dengan mengajukan keberatan dan uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Perda Tanah Ulayat dapat konsisten dan berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.123/12 Ina k
Uncontrolled Keywords:	Tanah Ulayat, Pemerintah Daerah, Sumatera Barat.
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Inayah, 031042167 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sri Winarsi, S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	18 Oct 2016 23:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36669
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item