SIE DANNY SUGIANTO, 031042114 N (2012) AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN KUASA MENJUAL ATAS JAMINAN HAK TANGGUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sugiantosi-22660-3.abstr-i.pdf Download (141kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-sugiantosi-22660-11full.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya perkembangan dunia usaha mendorong pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya, baik melalui modal sendiri ataupun bantuan dalam bentuk permodalan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Bantuan tambahan permodalan dari Bank sering disebut dengan Kredit. Dalam prakteknya perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian pemberian jaminan (dalam hal ini berkaitan dengan tanah, maka lembaga jaminannya disebut Hak Tanggungan), sehingga apabila Debitor wanprestasi maka Bank dapat mengambil pelunasan piutang dari Debitor tersebut. Dalam prakteknya, Bank selain menerima jaminan dengan Hak Tanggungan juga membuat akta Pengakuan Hutang yang didalamnya memuat Kuasa untuk menjual obyek Hak Tanggungan tersebut. Permasalahannya dalam hal ini adalah urgensi akta pengakuan hutang bagi bank dan implementasi klausul kuasa menjual jaminan hak tanggungan didalam akta pengakuan hutang. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengkaji kedua permasalahan tersebut adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep (Conceptual Approach), dan studi kasus (Case Study). Apabila debitor wanprestasi, maka kreditor untuk memulihkan kerugian yang ditanggung dapat menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan dimuka umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah yaitu memberikan hak bagi pemegang hak tanggungan untuk melakukan parate eksekusi. Dengan demikian untuk melakukan eksekusi terhadap hak tanggungan atas tanah dapat dilakukan tanpa harus melalui proses gugatan (proses litigasi) apabila debitor cidera janji (wanprestasi). Sertifikat hak tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. Jadi dalam hal ini akta pengakuan hutang dan klausul kuasa menjual obyek hak tanggungan didalam akta pengakuan hutang tidak memiliki urgensi bagi bank, bahkan menambah biaya bagi debitor. Kata Kunci : Klausul Kuasa Menjual, Akta Pengakuan Hutang, Hak Tanggungan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 110 / 12 Sug a
Uncontrolled Keywords:	KLAUSUL KUASA MENJUAL, AKTA PENGAKUAN HUTANG, HAK TANGGUNGAN
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM SIE DANNY SUGIANTO, 031042114 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Trisadini Prasastinah Usanti, Dr., S.H., M.H UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	03 Oct 2016 08:27
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36703
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item