MIDKHOLUS SURUR, 071044004 (2012) REKRUITMEN ELIT BIROKRASI PASCA PEMILUKADA Studi Mutasi dan Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Lamongan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-sururmidkh-22676-7.abstra-.pdf Download (283kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-sururmidkh-22676-17full.pdf Restricted to Registered users only Download (961kB) | Request a copy

Abstract

Proses rekruitmen elit birokrasi pasca Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 banyak diwarnai Politisasi birokrasi yang dilakukan oleh partai atau anggota partai pengusung calon kepala daerah maupun dari para Timsukses non formal dalam proses Pemilukada.Mekanisme pengangkatan pejabat struktural tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:(1)Para pelaku/aktor politisasi dalam penataan jabatan struktural di Kabupten Lamonganbaik secaraindividu/Kelompokkecil ataubesar(secarabersama- sama) melakukan pendekatan dengan Bupati Lamongan untuk menempatkan seseorang dalamsuatu jabatan tertentu.(2).SelanjutnyaapabilaBupatimenyetujuiatasmasukantersebut,makaBupati Lamongan menulis disposisi perihalpenempatanseseorangdalam suatujabatan tertentuyangditujukankepadaKepalaBadanKepegawaianDaerah (BKD)KabupatenLamongan.CaralainBupati memberikan perintah kepada Kepala BKD Lamongan untukmenatajabatanstrukturalatas “pesanan “dari pelaku/aktor politisasi adalah dengan memanggil Kepala BKD untuk diperintah secara lisan untuk melakukan penataan jabatan struktural.(3). KepalaBKDmencatatperintahBupatiperihalpenataanpejabatstruktural baik dalam bentuk disposisi maupun perintah lisan. Selanjutnya Badan Kepegawaian menindaklanjutinya dalam bentuk penyelesaian administrasi kepegawaian untuk pengangkatan dalam jabatanstrukturalsepertirapat Baperjakat dengan segenap anggota Baperjakat dengan materi sesuai perintah Bupati, pembuatan naskah berita acara rapat Baperjakat, pembuatan keputusan pengangkatan pejabat, naskah pelantikan, undangan pelantikan, saksi dan rokhaniawan, berita acara pelantikan dan lain-lain.(4).Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dengan peserta sesuai dengan petunjuk Bupati kadang-kadang tanpa pertimbangan hasil rapat Baperjakat. Politisasidalam rekruitmenpejabatstrukturaldi KabupatenLamongan akan menimbulkan beberapa dampak negatif,diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pola pembinaan pegawai tidak dapat diterapkan. b. Iklimkerja pegawai tidak kondusif. c. Persaingan tidak sehat untuk meraih jabatan struktural d. Munculnya sebagian PNS tertentu yang merasa memiliki akses lebih dekat dengan Bupati dari pada pegawai yang lain e. Konflik antar pelaku politisasi karena perbedaan kepentingan diantara mereka f. Munculnya“BaperjakatBayangan”yangmemilikiperan lebih dominan mewarnai penataan jabatan struktural diKabupaten Lamongan daripada Baperjakat yang resmi. FungsiBaperjakathanya tinggal “mengamini” saja. Pihak–pihak yangmelakukanpolitisasidalam pengangkatanjabatanstrukturaldapatberasaldari berbagaikalangansepertipolitisidan para “electioner” .yaituorang-ix orang yang menganggap paling berjasaterhadap kemenangan seorang calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah. Para electioner tersebut lebih memiliki andil yang besar dlam memberikan masukan kepada kepala daerah untuk menata pejabat struktural dari pada peranlembagayang formal, sehingga sering disebut sebagai Baperjakat bayangan. Implikasi politisai birokrasi terhadap rekruitmen elit birokrasi pasca Pemilukada di Kabupaten Lamongan adalah:Bahwa mutasi dan promosi jabatan birokrasitidaklagimenjadialatuntukmeningkatkan kinerja,tetapidijadikanalatuntukkepentingan politikbalasjasaatautransaksi politik lainnya. Haliniakanmelahirkanbirokrasi askriptif yang ditandai favoritismeyangsangatkuatdalamhubungan kepaladaerah/pejabatpolitikdan pejabatbirokrasi. Pejabatbirokrasisebagaiappointedofficialakhirnyahanya bekerjademiuntukkepentingan diri dan kelompoknya,sertamengabaikan peran sejatinya sebagai pelayan masyarakat.Selain itubirokrasi menjaditidakkompetitif dankinerjanyarendah.Hal ini disebabkan lunturnya semangat kompetisidalam birokrasikarena alokasi jabatan tidak dijadikan sebagaialatuntukmemberikanrewardkepadamereka yang berprestasi. Etoskerja dandedikasitak mungkin dapat digenjot secara optimal,apalagijabatan-jabatan kepemimpinan pentingyangadadidudukioleh orang-orangyangkapasitasnyadiragukan. Birokrasi dapatdenganmudahbersikaptidakadil,dan diskriminatif,danpermisifmelakukanpelanggaran terhadap'hak-hakpegawai' karenabirokrasi terjebakdalamprimordialisme dankepentingan kelompokyang eksklusif. Intervensi politik dapat menentukan siapa yang dipromosikandan dimutasikan atauyangmenjadikorban dari suatu pilihan pengangkatan dalam jabatanbirokrasi. Dan politisasi birokrasidapatmengakibatkan terganggunyaupaya dalam membangun profesionalisme birokrasidangoodgovernancedilingkungan pemerintahan daerah.Patologibirokrasi akibat perselingkuhannyadengan kepentingan politiksesaatdanmenyesatkanakansemakinmenghambatupaya untukmenciptakansosokbirokrasi didaerah yang profesional,bersih,dan berwibawa.

Actions (login required)

View Item