ARINTA SETYAWARDANI, 031042090 (2012) PENGALIHAN RUMAH HUNIAN YANG DIBIAYAI KPR TANPA SEPENGETAHUAN BANK PENYALUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-setyawarda-22775-4.abstr-k(1).pdf Download (149kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-setyawarda-22775-12full.pdf Restricted to Registered users only Download (714kB) | Request a copy

Abstract

Bank salah satu kegiatannya adalah memberikan kredit konsumtif yang merupakan jenis pembiayaan secara umum yang di dalamnya antara lain termasuk juga kredit pemilikan rumah (KPR). Meskipun Kredit Pemilikan Rumah (KPR)dapat membantu mengatasi permasalahan kebutuhan perumahan akan tetapi dalam praktek juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang perlu dicermati lebih lanjut dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum, di antaranya kasus kredit bermasalah. Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian namun pada kondisi tertentu sering ditemui perjanjian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mengingat rumah dan tanah tersebut adalah obyek jaminan maka secara hukum tidak dapat dialihkan oleh debitor tanpa persetujuan kreditor. Selain hal tersebut, peralihan hak atas tanah baru terjadi apabila dibuat suatu akta di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah. Namun demikian dalam prakteknya dapat ditemukan bahwa rumah-rumah KPR tersebut dialihkan oleh pemiliknya (debitor) kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Bank selaku kreditor. Apabila merujuk kepada ketentuan UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya disebut UUHT) , Perjanjian Kredit KPR, PP Pendaftaran Tanah. Maka peralihan hak atas rumah dan tanah KPR tersebut mengandung cacat secara hukum mengingat tidak adanya persetujuan Bank selaku kreditor untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Sehingga perlindungan hukum bagi para pihak, terutama pembeli tidak terlindungi dengan baik. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 36/12 Set p
Uncontrolled Keywords:	RUMAH HUNIAN
Subjects:	H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM ARINTA SETYAWARDANI, 031042090 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Moch. Isnaeni, Prof., Dr., S.H., M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Dhani Karolyn Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	01 Oct 2016 06:16
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/36748
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item