RUDI NURWIDODO, 031 044 014 (2011) PENERAPAN PRINSIP PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN PADA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING DI JAWA TIMUR. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-nurwidodor-23274-6.abstr-k.pdf Download (143kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 9.pdf Restricted to Registered users only Download (607kB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama kekayaan lautnya yang luar biasa. Namun selama ini kekayaan laut tersebut belum dikelola secara baik, sehingga hasil laut belum banyak ikut membantu mensejahterakan rakyat. Jumlah kerugian Negara akibat Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing sangat besar dilihat dari nilai ekonomi maupun kelestarian sumber daya dan telah menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia Internasional. Potensi perikanan yang ada di Jawa Timur sangat besar, dengan Potensi yang demikian besar tersebut tanpa diimbangi dengan kebijakan pengawasan yang ketat maka dapat menimbulkan masalah tersendiri dimana sampai saat ini banyak dijumpai terjadinya kegiatan Illegal Fishing dan kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan perairan seperti terumbu karang dan mangrove. Dalam pelaksanaan CCRF yang berkaitan dengan penanganan IUU Fishing yang dalam hal ini telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdapat kendala antara lain adalah masih lemahnya pengawasan sumber daya perikanan. Kegiatan Illegal Fishing telah memberikan banyak kerugian bagi Negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan sumberdaya kelautan dan Perikanan. Upaya pengawasan untuk penegakan hukum ini menjadi prioritas dalam memberantas Illegal Fishing dan diharapkan dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi.

Actions (login required)

View Item