EDY MOCHTAR, 031044013 (2011) PEMOTONGAN TERNAK BESAR BETINA PRODUKTIF DALAM ASPEK UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mochtaredy-23333-9.abstr-k.pdf Download (215kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 17.pdf Restricted to Registered users only Download (960kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang harus mencerminkan gagasan yang ada didalamnya, yaitu keadilan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan memuat dan mengatur pelaksanaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai ciri-ciri dan spesifikasi khusus. Provinsi Jawa Timur merupakan daerah penghasil daging terbesar di Indonesia. Tahun 2010 produksi daging Jawa Timur mencapai 316.714 ton ; telur 251.412 ton ; dan susu 516.444 ton. Konsumsi daging dipenuhi dari ternak lokal yang dipotong di RPH. Berdasarkan sumber dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tercatat pemotongan ternak betina produktif di RPH Krian mencapai 80 % dari jumlah 200 ekor/hari, sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Populasi ternak sapi potong di Jawa Timur tahun 2011 mencapai 4.727.353 ekor, dan jumlah sebanyak itu harus dipertahankan populasinya guna pemenuhan kebutuhan akan daging konsumsi untuk masyarakat. Issu hukum yang timbul dalam pelarangan pemotongan ternak betina produktif adalah tentang Ratio Legis dan kendala penegakan hukum pelarangan pemotongan ternak betina produktif yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Metode yang digunakan adalah merupakan penelitian normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian dengan menganalisa perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian adalah bahwa sesuai dengan amanat undang-undang pemotongan ternak betina produktif harus dilarang untuk menjaga populasi ternak dan menjaga penyediaan benih atau bibit ternak sapi potong dalam negeri ; Petugas kesehatan hewan diberikan kewenangan tentang pemeriksaan ternak betina produktif ; dengan instrumen hukum administrasi pemerintah berwenang untuk melarang pemotongan ternak betina produktif ; perlu kerjasama dengan pihak kepolisian dalam pelaksanaan pelarangan pemotongan ternak betina produktif.

Actions (login required)

View Item