Ardhana Januar Mahardhani, 071043023 (2012) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AGROPOLITAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Sendang Kabupaten Tulungagung). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-mahardhani-23337-7.abstr-t.pdf Download (249kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan agropolitan ini mulai dilaksanakan pada Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2005 sampai sekarang, pemerintah Kabupaten Tulungagung memilih Kecamatan Sendang sebagai lokasi pengembangan kawasan agropolitan tersebut sesuai dengan keluarnya Keputusan Bupati Tulungagung nomor 522 Tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaannya, adanya masalah kurang efektifnya pengembangan kawasan yang terjadi dalam pelaksanaan agropolitan di Kabupaten Tulungagung seperti masalah sarana-prasarana, ketersediaan anggaran yang cukup, serta kegiatan kemitraan yang kurang menguntungkan para masyarakat lokal masih menjadi bagian terpenting yang harus segera dipecahkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunkan konsep implementasi kebijakan publik, pengembangan wilayah berbasis komoditi, serta konsep agropolitan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan, sedangkan dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara serta dokumentasi untuk melengkapi data yang diharapkan. Peneliti menggunakan elaborasi model kebijakan dari Masmanian dan Sebatier serta Grindle, selanjutnya model kebijakan ini dilihat dari dua komponen yaitu isi kebijakan dan implementasi kebijakan. Dari komponen isi kebijakan masalah yang muncul adalah pada ketepatan alokasi sumber dana untuk program agropolitan dan keterpaduan hierarki model kemitraan antara peternak dan pihak swasta, sedangkan dari implementasi kebijakan sesuai dengan hasil pengamatan permasalahan yang terjadi adalah pada dukungan dan komitmen dari pejabat, hal terkait dengan permasalahan sumber dana yang masih dirasakan kurang dalam pelaksanaan program agropolitan Dari beberapa temuan tersebut muncul beberapa saran yang akan diberikan, yaitu: (1) Pada tahap ketepatan alokasi sumber dana, pemerintah daerah sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya dalam menyiapkan anggaran, (2) Keterpaduan hierarki yaitu berupa kemitraan hendaknya pemerintah daerah ikut campur khususnya dalam penentuan harga, jadi tidak hanya ditentukan oleh pihak swasta karena hal tersebut dapat merugikan peternak, (3) Untuk hal implementasi yang dilakukan, permasalahan pada anggaran hendaknya pemerintah melalui SKPD pelaksana bisa mencari sumber dana yang lain seperti pihak swasta atau investor baik dari dalam atau luar negeri sehingga kelancaran pembangunan seperti infrastruktur atau sarana lainnya terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan Sendang dapat berlanjut. Ditemukannya beberapa permasalahan dalam penelitian tersebut, maka peneliti memberikan rekomendasi yaitu pemerintah daerah diharapkan untuk membuat surat keputusan atau peraturan tentang anggaran pada program agropolitan serta memfasilitasi adanya MoU antara pihak swasta dengan peternak.

Actions (login required)

View Item