ARY WIBOWO, 040942048 (2012) ANALISIS PUTUSAN BANDING PENGADILAN PAJAK TERHADAP KASUS PERSYARATAN FOR~IALFAKTlJR PAJAK MASUKAN DALAM RANGKA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus pada PT "4X" Surabaya). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-wibowoary-23649-4.abstr-t.pdf Download (155kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-wibowoary-23649-17fullTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sengketa pajak yang scring muncul pada waktu dilakukan pcmcriksaan Surat Pcmbcritahuan Pajak Pcrtambahan Nliai (SPT masa PPN) oleh Fiskus adalah pcrsyaratan formal Faktur Pajak Masukan. Pcnjclasan pasal 13 ayat 9 UU PPN mcnycbutkan bahwa Faktur Pajak mcmcnuhi pcrsyaratan formal apabila di isi sccara lengkap, jclas, dan benar sesuai dcngan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (5) UU PPN, Sengketa Pajak tentang persyaratan formal Faktur Pajak Masukan ini terjadi pacta PT"X" ketika mcngajukan restitusi PPN masa Juli 2004, tcrutama berhubungan dengan nama, jabatan dan tanda tangan di faktur pajak yang dipcrolch dari supplier PTP(Grcsik) dan PTRM . Banding yang diajukan olch PT"X" kcpada Pcngadilan Pajak ternyata tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh fiskus. Putusan Pcngadilan Pajak inilah yang kcmudian mcnjadi bahan penclitian untuk dilakukan analisis di pembahasan tesis ini. Pembahasan pcrtama adalah menganalisis putusan pengadilan pajak tcrscbut dengan menggunakan Undang-undang 110 08 tahun 1983 tentang PPN yang tclah mengalami pcrubahan Undang-undang no 18 tahun 2000 scsuai dengan masa terjadinya scngketa pajak. Tujuan penelitian il1i adalah untuk mcngctahui putusan berdasarkan analisis aturan yang berlaku yaitu Undang-undang no 18 tahun 2000. Berdasarkan anal isis yang dilakukal1 Putusan banding Pcngadilan Pajak terhadap persyaratan formal Faktur Pajak Masukan yang tetjadi di PT"X" hanya didasarkan pada masalah [onnal pembuatan faltur pajak saja mcngcnai pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak, tanpa mempertimbangkan substansi transaksi (material) dan pertimbangan bisnis, Pcmbahasan kedua adalah membandingkan putusan pcngadilan pajak yang ditcrima oleh PT."X" dcngan yang diterima oleh PT."Y" untuk sengketa pajak yang samayaitu persyaratan formal faktur pajak masukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui konsistensi hasil putusan Pengadilan Pajak tersebut dalam rangka mcmberikan kepastian hukum. HasH pembahasan menyebutkan adanya perbedaan putusan yang ditcrima oleh PT."X" dan PT"Y", karcna masing-masing majclis memiliki pcrtimbangan tcrtentu dalam memutuskan sengkcta pajak. Pada bagian akhir pembahasan, mcnganalisis putusan pengadilan pajak yang diterima PT. "X" dcngan mcnggunakan UU no 08 tahun 1983 tentang PPN yang telah mengalami perubahan terakhir dengan ULJ no 42 tahun 2009. Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka sengketa formal faktur pajak Masukan yang mcnimpa PT"X" tidak perlu te~iadi karena sudah jelasnya peraturan, Semua pembahasan penclitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Saran yang ingin diutarakan dalam penelitian ini adalah mendorong otoritas pajak menyesuaikan aturan perpajakan yang berlaku dengan putusan pengadilan pajak yang memenangkan wajib pajak, sehingga kedepannya untuk sengketa pajak yang sarna tidak perlu diajukan banding ke Pengadilan Pajak karena sudah adanya kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item