RUSTAM UKKAS, 030943079M (2011) TINDAKAN DAN PIDANA SEBAGAI BENTUK PEMIDANAAN KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-ukkasrusta-28011-4.--abst-k.pdf Download (56kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 26.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai pengganti hukum pidana anak yang terdapat dalam KUHP. Namun demikian, hukum pidana yang ada saat ini belum menyentuh filosofi pemidanaan yang bertujuan memberikan perlindungan yang terbaik bagi anak. Berpijak dari masalah pidana dan pemidanaan, yang secara normatif berlaku secara umum termasuk pemidanaan kepada anak, maka kebijakan sistem pemidanaan kepada anak baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak belum mengatur sistem pemidanaan secara komprehensif. Selain itu, pengaturan sistem pemidanaan terhadap anak masih berpijak pada paradigma tujuan pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Pengaturan sistem pemidanaan terhadap anak hanya dilihat dari aspek perbedaan kualitatif dibandingkan dengan sistem pemidanaan terhadap orang dewasa. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah mengenai aturan apa saja yang melandasi pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana dan apa perbedaan karakteristik antara bentuk tindakan dan pidana. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkenaan dengan aturan hukum yang melandasi pemidanaan anak maupun perlindungan hukum terhadap anak, terdapat beberapa ketentuan yang melingkupinya baik yang bersifat internasional maupun secara nasional. Instrumen internasional khususnya tentang perlindungan anak menempatkan penerapan sanksi perampasan kemerdekaan anak sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Namun dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sanksi perampasan kemerdekaan justru menjadi pidana pokok, sehingga secara filosofi stelsel sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak mengandung kelemahan yang cukup mendasar, yang justru bertentangan dengan instrumen internasional. Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dan tindakan. Namun pengaturan sanksi tersebut masih berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif) sebagaimana dikemukakan di atas. Oleh karena itu Undang-Undang Pangadilan Anak perlu diamandemen. Selain itu, hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan karakteristik antara bentuk tindakan dan pidana yaitu sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat.

Actions (login required)

View Item