TOMMY TALLUPADANG RAMBA, 031141094 (2012) PENGHAPUSAN BANDING BAGI PENYIDIK DALAM PRAPERADILAN (Studi Putusan MK No. 65/PUU/-IX/2011). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-rambatommy-28022-4.--abst-k.pdf Download (116kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 7.pdf Restricted to Registered users only Download (561kB) | Request a copy

Abstract

Banding adalah merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang dapatditempuh oleh para pihak yang sedang menjalani proses hukum setelah adanya putusan pada tingkat pengadilan pertama atau pada tingkat pengadilan negeri. Praperadilan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh tersangka danatau pihak ketiga terhadap adanya kesalahan yang dilakukan oleh polisi dalammelakukan tugasnya sebagai polisi.Terhadap putusan praperadilan oleh Pasal 83(2) KUHAP pihak penyidik dapat melakukan upaya hukum berupa banding jika proses yang dilakukan dinyatakan telah mengalami suatu kesalahan dalam pelaksanaannya dan telah menimbulkan kerugian bagi tersangka maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Perkembangan yang ada bahwa keberadaan Pasal tersebut dianggap telah melanggar UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Olehnya itu Pasal tersebut telah di yudicial review melalui Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Ratio Decidendi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan Banding bagi Penyidik dalam perkara Praperadilan serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum terkait penghapusan Pasal 83 ayat 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dari hasil penelitian dan analisis ini dimana merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), makan dari hasil penelitian yang ada terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/-IX/2011 maka Pasal 83 (2) KUHAP tidak lagi berlakukarena menurut pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) Mahkamah Konstitusikeberadaan Pasal tersebut melanggar Pasal 27 UUD 1945 yang telahmenimbulkan ketidakadilan bagi pihak tersangka dan atau pihak ketiga yangberkepentingan terhadap perkara yang sedang diperiksa oleh penyidik. Olehnya itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga maka penyidiktidak dapat lagi melakukan banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 (2)KUHAP karena dengan putusan tersebut maka Pasal 83 (2) KUHAP tidak berlaku lagi atau dengan kata lain bahwa dengan adanya Putusan MK No.65/PUU/-IX/2011 maka banding untuk penyidik dalam perkara praperadilan telah dihapus

Actions (login required)

View Item