NI LUH PUTU AYU DIAN PRAMESTI PUTRI, 031142026 (2013) KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-putriniluh-24253-3.abstr-i.pdf Download (229kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 8.pdf Restricted to Registered users only Download (637kB) | Request a copy

Abstract

Di dalam hukum adat, sistem yang dipakai dalam transaksi jual beli tanah adalah tunai terang dan riil artinya peralihan hak atas tanah serentak begitu pembayaran harga tanah diserahkan kepada penjual dan dengan dilakukan transaksi jual beli tanah di hadapan kepala desa/kepala adat, maka terdapat jaminan bahwa jual beli yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan keabsahan dari transaksi jual beli tanah yang dilakukan menurut hukum adat adalah tetap sah bila telah terpenuhi syarat-syarat materiilnya, yaitu adanya tanah sebagai objek dari transaksi jual beli, para pihak, dan harga yang disepakati. Berlakunya UUPA dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan sendirinya setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang sebelumnya hanya dilakukan di hadapan kepala desa/kepala adat dan tidak dibuktikan dengan akta jual beli, maka dengan adanya peraturan ini, setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli harus dibuktikan dengan akta dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Adanya akta jual beli merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dilakukannya pendaftaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Untuk dapat melakukan pendaftaran tanah yang transaksi jual belinya dilakukan menurut hukum adat setelah berlakunya PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka terlebih dahulu melakukan pengulangan transaksi jual beli di hadapan PPAT untuk mendapatkan akta jual beli atau dengan meminta Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan adalah sah menurut hukum agar memperoleh surat penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat dilakukan pendaftaran.

Actions (login required)

View Item