CALVIN PRATAMA, 031042228 (2012) SISTEM PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENGADAAN BARANG MODAL DALAM SUATU PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-pratamacal-24283-3.abstr-i.pdf Download (141kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 15.pdf Restricted to Registered users only Download (615kB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Oleh karena itu pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair (anggaran) dan juga fungsi regulerend (pengaturan). Karena adanya fungsi pajak tersebut, maka semua aspek yang terdapat pada suatu negara haruslah dikaitkan dengan pajak. Kebutuhan akan dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak, banyak juga orang/kumpulan orang/Lembaga/Badan Hukum yang justru kelebihan dana meskipun hanya bersifat sementara sehingga ingin membuat dana tersebut bersifat tetap atau permanen. Maka terkait dengan hal tersebut, supaya orang saling dapat memenuhi kebutuhannya maka dibuatlah bentuk Lembaga Pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana, salah satu diantaranya adalah melalui perjanjian sewa guna usaha (leasing). Sebagai salah satu aspek bisnis yang ada di Indonesia perjanjian sewa guna usaha tentu saja tidak terlepas dari aspek pajak. Tetapi seringkali penerapan pajak yang tujuan sebenarnya adalah untuk mensejahterakan rakyat malah membuat banyak kalangan yang terbebani pajak menjadi lebih mengalami kerugian. Sehingga membuat banyak kalangan melakukan perbuatan perlawanan pajak yang melanggar hukum dengan cara melalaikan pajak. Padahal dengan pemahaman mengenai pajak itu sendiri dapatlah dilakukan perlawanan pajak yang berupa penghindaran pajak, yang bukan merupakan tindakan melanggar hukum pajak. Hal tersebut karena seringkali pajak terasa membebani dikarenakan salah pemahaman dalam penerapan pajak. Salah satu upaya penghindaran pajak adalah dengan penerapan sistem perencanaan pajak. Maka dengan penerapan sistem perencanaan pajak, beban perusahaan akan pajak dapat diminimalkan sehingga pelaku bisnis tidak akan merasa dirugikan lagi oleh pajak.

Actions (login required)

View Item