AROF KURNIAWAN, 031042100 (2012) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI PASAR MODAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL DENGAN KUHP (KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-kurniawana-24337-3.abstr-k.pdf Download (98kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 22.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB) | Request a copy

Abstract

Dalam perkembangan Pasar Modal banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi antara lain pelanggaran dan tindak pidana pasar modal yang setiap tahun terus terjadi.Tindak pidana pasar modal dapat berupa penipuan dan manipulasi pasar dan insider trading . Terutama pada tindak pidana penipuan tidaklah sama dengan penipuan sebagaimana di dalam KUHP, dalam hal unsur, pelaku, modus operandinya berbeda. Tindak pidana penipuan pasar modal berhubungan dengan kegiatan pasar modal. Perbedaan persepsi mengenai delik dan minimnya pengetahuan penuntut soal pasar modal menjadi penyebab terhambatnya penanganan kasus tindak pidana pasar modal. Pada umumnya perdebatan terletak pada unsur perbuatan. Selain itu pembuktian dalam kasus kejahatan pasar modal cukup sulit dibuktikan karena dalam KUHP membutuhkan alat bukti yang sah,sedangkan pembuktian dalam kasus ini cukup sulit karena tidak dapat ditunjukkan obyek atau benda sebagai bukti fisik. Dalam penipuan, di pidana pasar modal, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat dari rumusan, keadaan dan situasi yang terjadi maka sebagian KUHP dapat diterapkan oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada dalam KUHP. Aparat penegak hukum harus memegang teguh usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Jadi hukum pidana dapat digunakan sebagai senjata pamungkas (Ultimum Remedium) di dalam penyelesaian kasus pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.

Actions (login required)

View Item