HIMAWAN HARIANTO, 031141002 (2013) PENYALAHGUNAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA KEUANGAN NEGARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-hariantohi-24655-4.abstr-k.pdf Download (142kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 10.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi tidak ditemukan pengertian tentang korupsi. Akan tetapi, dengan memperhatikan kategori tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999 mengatur secara tegas mengenai unsur-unsur pidana dari tindak pidana korupsi dimaksud. Pasal 2 Undang-Udang No. 31 Tahun 1999, dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah antara lain ; a. Pengaturan Undangundang terkait penyalahgunaan pupuk bersubsidi; b. Penerapan pasal Undangundang Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Dalam penelitian tesis ini menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sehingga diperoleh kesimpulan; Dalam upaya untuk menjamin pengadaan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi perlu ditetapkan Keputusan Menteri, yaitu melalui Surat Keputusan Menperindag Nomor 70 / MPP / Kep / 2 / 2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.Setelah menganalisa kasus di atas sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 36/Pidsus/2011/PN.SBY dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 131/PID.SUS/2011/PT.SBY pelanggaran terhadap pupuk bersubsidi dikenakan Undang-undang yang sudah diatur di Indonesia antara lain : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidair sehingga menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Actions (login required)

View Item