HELNIATI SALEH (2013) KEWENANGAN POS BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI DEPAN SIDANG PENGADILAN : Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Abstract

Berkembangnya kondisi perbankan pada suatu negara dapat memberikan kesempatan bagi bidang usaha perbankan untuk melakukan kegiatan usahanya dengan baik. Di negara Indonesia terdapat suatu peraturan yang dapat memberikan perlindungan serta jaminan bagi bank dalam melakukan kegiatan usahanya, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Kondisi bank saat ini banyak mengalami kemajuan dalam perkembangannya. Terdapat macam - macam jenis kegiatan usaha perbankan, sehingga mengakibatkan perubahan status bank yang didasarkan dari segi pelaksanaan kegiatan jenis usahanya. Dari hasil uraian tersebut, hal pokok yang menjadi pembahasan adalah mengenai karakter dari bank devisa, serta pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank devisa. Hal ini menarik untuk dibahas, mengingat saat ini terdapat beberapa bank di negara Indonesia dengan berbagai macam status berdasarkan kegiatan bidang usaha yang dijalankan. Dalam melakukan sebuah penelitian hukum, dibutuhkan adanya tindakan yang mendukung supaya peneltian yang dilakukan tersebut akan diwujudkan dengan baik dan mudah untuk dipahami. Untuk menunjang proses penelitian hukum tersebut, digunakan dua macam pendekatan yang dilakukan sebagai proses menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu pendekatan perundang - undangan (statute approach) dengan menelaah semua Undang - undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Actions (login required)

View Item