TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

ALFARANDO SOLIDEO BOLLA, 031142121 (2013) TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KEUANGAN MIKRO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-bollaalfar-27641-3.abstr-i.pdf

Download (79kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-bollaalfar-27641-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (419kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM yang tumbuh di masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi kecil dan mikro. Kehadiran LKM ini bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Perbankan, karena LKM menjalankan usaha jasa keuangan yang sama dengan bank. LKM juga menjadi lembaga usaha tanpa bentuk badan hukum. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum LKM, dan mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban LKM. LKM yang didirikan oleh masyarakat sejak awal tidak mempunyai status hukum. Seharusnya sebagai lembaga yang menjalankan usaha jasa keuangan wajib berstatus suatu badan hukum. LKM yang kian banyak bertumbuh di masyarakat menerapkan pola lembaga kelompok yang pelayanannya diberikan kepada anggota LKM dan masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat dan sesuai kebutuhannya. Sebagai lembaga yang melayani jasa keuangan, tentunya setiap transaksi keuangan akan mempunyai akibat-akibat hukum apabila terjadi perbuatan yang melanggar hak-hak subjek hukum. Terhadap hal ini LKM menerapkan pola pertanggungjawaban sebagai kelompok, yang cenderung mengarah kepada pola yang dijalankan koperasi. Kondisi ini mendorong pemerintah sebagai otoritas pengatur perekonomian negara untuk mengatur LKM ini melalui suatu peraturan perundangan-undangan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Melalui undang-undang yang mengatur LKM tersebut LKM akhirnya dapat status badan hukum yang jelas dengan pilihan sebagai badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Setelah berstatus badan hukum maka LKM akan mampu melaksanakan pertanggungjawaban atas usahanya dan sebagai badan hukum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 61/13 Bol t
Uncontrolled Keywords: Status Hukum, Tanggung jawab, LKM
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1811-2351 Special classes of banks and financial institutions
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9701-9940 Public accounting. Auditing
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
ALFARANDO SOLIDEO BOLLA, 031142121UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAgus WidyantoroUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2016
Last Modified: 15 Aug 2016 12:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37446
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item