Nurhadi Saputra, 031043001 (2011) KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) MENTERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-saputranur-27698-4.abst-k.pdf Download (32kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 33.pdf Restricted to Registered users only Download (458kB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Relevansi Surat Keputusan Bersama Menteri dalam penyelenggaraan pemerintaha di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. . Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) mempunyai kedudukan dalam hierarki perundang- undangan di Indonesia adalah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atu dibentuk berdasarkan kewenangan Relevansi Surat Keputusan Bersama Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang yang ditangani oleh Menteri tersebut. SKB Menteri merupakan produk hukum yang dibuat oleh Menteri sebagai penyelenggara pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tidaklah terlepas dari penggunaan kekuasaan pemerintah untuk mengatur warga negara sehingga tercapailah fungsi atau tugas pemerintahan itu sendiri. Surat Keputusan Bersama Menteri berfungsi sebagai sarana yuridis bagi Menteri dalam melakukan tugas dasar pemerintah. Dengan kata lain bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri merupakan aturan hukum yang dikeluarkan oleh menteri sebagai penyelenggara pemerintahan untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya tersebut Penelitian ini merekomendasikan untuk mempertegas keberadaan dan fungsi Surat Keputusan Bersama Menteri, apakah sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataukah sebagai sebuah peraturan kebijakan, sehingga tidak dicampur adukan dan akan lebih mudah dalam pengawasan penerapannya. Selain itu sebaiknya Surat Keputusan Bersama Menteri hanyalah sebagai sebuah peraturan kebijakan yang dijadikan sebagai instrument yuridis oleh para Menteri untuk mengatur suatu urusan pemerintahan yang menjangkau lintas kementerian. Dan Surat Keputusan Bersama Menteri sebaiknya tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan warga negara, karena Surat Keputusan Bersama Menteri bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat dan memaksa warga negara atau suatu badan tertentu. Oleh karena itu, Surat Keputusan Bersama Menteri yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi seseorang atau badan hukum sebaiknya berbentuk penetapan (beschicking) sehingga dapat di gugat di Pengadilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara)

Actions (login required)

View Item