MARIA TJANDRA, 030810522 N (2010) PENJAMINAN HARTA KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 BERLAKU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-tjandramar-12499-tmk141-k.pdf Download (288kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-tjandramar-10938-tmk.141-p.pdf Restricted to Registered users only Download (641kB) | Request a copy

Abstract

Pengikatan penjaminan harta kekayaan perseroan terbatas yang dibuat sebelum berlakunya UUPT pada umumnya dilakukan oleh Direksi perseroan terbatas selaku debitor dengan atau tanpa RUPS. Bilamana dilakukan tanpa RUPS biasanya dilengkapi dengan surat pernyataan dari Direksi bahwa aset perseroan terbatas yang dijaminkan itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta kekayaan perseroan terbatas. Namun, setelah berlakunya UUPT hal tersebut tidak dimungkinkan lagi karena batasannya jelas yaitu dalam Pasal 102 UUPT menyatakan bahwa menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi wajib mendapat persetujuan RUPS. Dengan demikian bagi kreditor maupun Notaris perlu mengetahui apakah aset yang dijaminkan oleh perseroan terbatas merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) sehingga diperlukan RUPS, maka sebelum pengikatan penjaminan harta kekayaan perseroan terbatas harus ada neraca terakhir yang disahkan oleh RUPS sebagai dasar pertimbangan. Terhadap perpanjangan jangka waktu kredit atau penambahan atau pembaharuan atau perubahan bentuk fasilitas kredit yang dibuat setelah berlakunya UUPT, maka kreditor untuk dapat mempertahankan kedudukannya sebagai kreditor preferen harus meminta Direksi untuk menyelenggarakan RUPS dengan acara : memberikan persetujuan kepada Direksi atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya pada tahun-tahun sebelumnya pada waktu bertindak mewakili perseroan terbatas dalam menjaminkan harta kekayaan perseroan terbatas dan penegasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Direksi adalah sah.

Actions (login required)

View Item