Sudirman (2010) PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH BERDASARKAN PASAL 40 JO PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-sudirman-12530-tmk011-k.pdf Download (958kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-sudirman-11022-tmk.011-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Menurut data dari Bank Indonesia tingkat pembiayaan bermasalah atau Non Performing Finance (NPF), Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah per Maret 2009 sebesar 5,14 %, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan jumlah NPF yang berkisar 4 % di akhir tahun 2008. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah yang mungkin timbul pada perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada bank syariah dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Pasal 40 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dari hasil penelitian dan analisa statute approach, conseptual approach dan contractual approach, menunjukkan bahwa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada bank syariah antara lain faktor internal yang berasal dari bank atau pejabat perbankan syariah, faktor internal yang berasal dari nasabah dan faktor ekstern bank dan nasabah. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan Pasal 40 Nomor 21 Tahun 2008 yaitu dengan cara bank syariah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, sedangkan menurut Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sepanjang penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur dalam isi akad pembiayaan. Sehingga para pihak masih dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa pembiayaan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional dan/atau melalui peradilan umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Actions (login required)

View Item