Hari Sugiharto, 030710427 M (2009) UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-sugihartoh-12201-th0710-k.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-sugihartoh-11145-th0710-u.pdf Restricted to Registered users only Download (736kB) | Request a copy

Abstract

Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara, yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, terdapat adanya dua jalur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang tersedia adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan adanya Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila telah (mutlak) menggunakan upaya administratif terlebih dahulu, sedangkan penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana terakhir (ultimum remedium). Dalam konteks Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, akan menimbulkan permasalahan yuridis terhadap penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara oleh Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta dengan menggunakan analisa kualitatif, maka yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara adalah keputusan pemerintahan dan atau tindakan faktual administrasi pemerintahan. Seluruh upaya administratif apabila telah digunakan, maka yang dijadikan obyek sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah keputusan awal yakni keputusan pemerintahan (keputusan tata usaha negara) dan bukannya keputusan dalam upaya administratif. Sedangkan persyaratan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena yang menjadi obyek sengketa tata usaha negara adalah keputusan pemerintahan (keputusan awal) maka �sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara� sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dimaksud harus ditafsirkan �sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan upaya administratif. Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan apabila telah disahkan, maka perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terdapat adanya perbedaan mengenai terminologi, konsep dan prosedur antara kedua peraturan perundang-undangan dimaksud; hendaknya juga mengatur mengenai obyek sengketa tata usaha negara dan ketentuan tenggang waktu terkait adanya ketentuan upaya administratif.

Actions (login required)

View Item