IDHAM KHOLID, 090610424 / MH (2009) STUDI KASUS TEMASEK (PUTUSAN KPPU NO.07/KPPU-L/2007) DALAM UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-kholididha-12859-abstrak-0.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-kholididha-11798-thb011-s.pdf Restricted to Registered users only Download (707kB) | Request a copy

Abstract

Proses divestasi saham Indosat sebesar 41,94% yang dilakukan oleh Pemerintah menyebabkan beralihnya kepemilikan Indosat kepada Singapore Technologies Telemedia (STT) yang merupakan anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Temasek. Sebelum tahun 2002 Singapore Telecomunication Limited (Singtel) yang juga merupakan salah satu anak perusahaan milik Temasek menguasai 35% saham di Telkomsel. Berdasarkan analisa menurut UU No. 5 Tahun 1999 Temasek telah terbukti secara sah melanggar Pasal 27 huruf (a) mengenai kepemilikan saham mayoritas. Pelanggaran yang dilakukan oleh Temasek tersebut diputus oleh KPPU pada 19 November 2007, namun proses tersebut dilanjutkan dengan upaya keberatan yang dilakukan oleh Temasek ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pada 9 Mei 2008 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menguatkan putusan KPPU dengan memutus bersalah Temasek karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 27 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1999 mengenai kepemilikan saham mayoritas. Walaupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merubah beberapa bagian amar putusan KPPU mengenai denda yang dikenakan kepada Telkomsel dan merubah syarat calon pembeli saham Indosat atau Telkomsel yang awalnya maksimal sebesar 5% menjadi maksimal 10%. Selain itu Majelis Hakim juga menghapus salah satu amar putusan KPPU yang memerintahkan Telkomsel menurunkan tarif selular sebesar 15% dari tarif saat itu. Hal tersebut dikarenakan kewenangan untuk menentukan besaran tarif telepon selular bukan berada pada KPPU tetapi merupakan kewenangan Pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika PM Nomor: 12/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar Jaringan Bergerak Selular yang diterbitkan pada bulan Februari 2006 (merupakan pengganti KM 27/98 dan KM 79/98) maka semua tarif telepon selular di Indonesia harus didasarkan pada Peraturan tersebut. Namun Temasek tidak puas dengan hasil keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akhirnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Majelis Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terhadap kasus Temasek pada tanggal 9 September 2008, dengan amar putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan KPPU. Namun putusan Mahkamah Agung menghapuskan salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai syarat pembeli saham di Indosat atau Telkomsel, yang semula disyaratkan pembelian maksimal hanya sebesar 10% dan pembeli harus tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Temasek menjadi dihapuskan. Hal ini sebenarnya dapat membuka peluang kembali bagi Temasek untuk tetap melakukan kepemilikan saham mayoritas di Telkomsel maupun Indosat, dengan mengatasnamakan anak perusahaan milik Temasek yang lain untuk melakukan pembelian kembali saham pada dua perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia tersebut.

Actions (login required)

View Item