RIKA RAHMI CAHYANINGRUM, 030810663N (2010) SANKSI HUKUM BAGI NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA MAGANG (Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-cahyaningr-14704-tmk163-k.pdf Download (309kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-cahyaningr-12269-tmk163-0.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | Request a copy

Abstract

Penulisan tesis ini berjudul sanksi hukum bagi Notaris yang menolak menerima magang (Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris), yang bertujuan untuk : pertama, mengalisa peraturan tentang magang calon Notaris. Kedua, mengalisa penjatuhan sanksi terhadap NotarIs yang menolak magang calon Notaris. Untuk mencapai tujuan penelitian dipergunakan metode penelitian dengan tipe penelitian doctrinal research, yakni tipe penelitian hukum yang berusaha untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab issue hukum yang dihadapi dan pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan masalah yang dikaji melalui perundang-udangan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang didasarkan pada literatur-literatur yang berkaitan dengan sanksi hukum terhadap Notaris Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, seorang calon Notaris wajib melakukan magang untuk memenuhi syarat pengangkatan Notaris yang diatur dalam pasal 3 huruf f UUJN yang mana syarat pengangkatan ini bersifat mutlak dan harus dilaksanakan oleh calon Notaris, apabila calon Notaris tidak melakukan magang maka calon Notaris tidak memenuhi syarat pengangkatan dan tidak dapat diangkat menjadi Notaris. Penerimaan magang calon Notaris ini merupakan kewajiban Notaris hal ini ditegaskan dalam pasal 16 huruf m dan kedua, sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang menolak magang calon Notaris termuat secara implisit dalam pasal 12 huruf d UUJN yang menegaskan bahwa Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat dengan kewajiban dan larangan Notaris, sehingga Notaris dapat dikenakan sanksi administratif yang penjatuhan sanksinya berjenjang dari teguran lisan hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Actions (login required)

View Item