ANITA PUJI LESTARI, 030810631 N (2010) PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH TERHADAP PENGHUNI RUMAH DIATAS TANAH BEKAS HAK BARAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-lestariani-16563-tmk191-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-lestariani-13925-tmk191-0.pdf Restricted to Registered users only Download (659kB) | Request a copy

Abstract

Benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, sejak Indonesia merdeka dan sejak mulai berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) No. 3 Prp Tahun 1960 ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Muda Agraria. Permasalahan dalam penelitian ini adalah batasan tanah bekas hak barat yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (satatue approach) dan pendekatan kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Benda tetap milik perseorangan Warga Negara Belanda yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Muda Agraria dan barangsiapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai ini menurut ketentuan dalam Pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh Menteri Muda Agraria. Yang diperkenankan membeli benda-benda tersebut hanyalah Warga Negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai lebih dari 3 (tiga) bidang tanah.

Actions (login required)

View Item