STEFANUS BUNTORO, 030810707 N (2011) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Kajian terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Pemberian Kredit). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-buntoroste-18973-tmk171-k.pdf Download (307kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-buntoroste-15779-tmk1711.pdf Restricted to Registered users only Download (658kB) | Request a copy

Abstract

Kewenangan notaris membuat akta pengakuan utang dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan bank kadangkala diragukan keabsahannya, hal ini disebabkan pihak bank turut intervensi dengan membuat draf-draf yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta, sehingga notaris tinggal memuat apa yang diinginkan oleh pihak bank. Klausula perjanjian pun lebih banyak ditentukan oleh bank sehingga banyak beban yang harus ditanggung oleh nasabah.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah karakteristik akta otentik yang dibuat oleh notaris untuk akta perjanjian pemberian kredit dan akibat hukum akta perjanjian pemberian kredit yang dibuat oleh notaris atas kemauan bank yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Perbankan dan Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut telah memenuhi syarat otentik sebagai suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian formal, materiil dan lahiriah, namun di dalam akta tersebut tercantum klausula yang didasarkan atas kehendak bank sebagai salah satu penghadap yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akibat hukum akta tersebut adalah cacat secara yuridis. Kekuatan akta tersebut menjadi tidak lagi otentik karena klausula yang dicantumkan tersebut mengakibatkan

Actions (login required)

View Item