POLITIK DESENTRALISASI: KONFLIK OTORITAS DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA PADA PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LUMAJANG

NAKKOK ARUAN, 090810374 M (2011) POLITIK DESENTRALISASI: KONFLIK OTORITAS DALAM PERSPEKTIF PELAKSANA PADA PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LUMAJANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-aruannakko-19535-tp0111-k.pdf

Download (318kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-aruannakko-16298-tp0111.pdf
Restricted to Registered users only

Download (922kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sebagai implementasi desentralisasi melalui skema dekonsentrasi telah menimbulkan konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana proses terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, dan mengeksplorasi upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan, serta menganalisis dan merumuskan strategi pengelolaan konflik sebagai agenda ke depan. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa terjadinya konflik otoritas atau kewenangan antara kecamatan dengan Dinas PU Kabupaten Lumajang dan antara kecamatan dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang, disebabkan oleh dua hal, yakni: ketidakjelasan dan inkonsistensi kebijakan, serta persaingan dan atau perebutan sumber-sumber daya birokrasi yang terbatas. Keduanya secara simultan telah mendorong masing-masing stakeholders untuk berupaya mempertahankan otoritas atau kewenangannya. Mengingat kompleksitas konflik otoritas atau kewenangan ini, maka diperlukan strategi penyelesaian konflik melalui pendekatan pemecahan masalah secara komprehensif dan integratif.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TP 01 / 11 Aru p
Uncontrolled Keywords: affair, authority, resources, conflict.
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Politik
Creators:
CreatorsNIM
NAKKOK ARUAN, 090810374 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorPriyatmoko, Drs.,MAUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 2015
Last Modified: 11 Jul 2016 03:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37971
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item