DWITA ANGGRAENY, 030942098 N (2011) IMPLIKASI PIUTANG PELAYARAN TERHADAP KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HIPOTEK KAPAL LAUT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-anggraenyd-19788-tmk871-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-anggraenyd-16564-tmk8711.pdf Restricted to Registered users only Download (824kB) | Request a copy

Abstract

Bank sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dimana menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, dapat memberikan pinjaman pada perusahaan pelayaran dengan kapal laut tersebut yang dijadikan obyek jaminan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 314 ayat (3) KUHD jo. Pasal 60 ayat (1) UU Pelayaran bahwa kapal dengan bobot 20 (dua puluh) meter kubik dan didaftarkan dapat dibebankan dengan hipotek. Pasal 1133 BW, yang menegaskan bahwa hak yang didahulukan dalam pelunasan nya adalah pemegang hak istimewa, gadai dan hipotek. Kreditor sebagai pemegang hipotek atas kapal tidak serta merta memiliki kedudukan yang aman dalam perolehan kembali pinjamannya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 316 KUHD jo. Pasal 65 dan Pasal 66 UU Pelayaran menentukan adanya piutang-piutang pelayaran yang harus didahulukan dalam pelunasannya. Hal demikian timbulnya pertentangan kepentingan antara kreditor pemegang hipotek atas kapal dengan kreditor pemegang previlege, mengingat ketentuan Pasal 1133 BW antara pemegang hak istimewa dan pemegang hipotek memiliki posisi yang sejajar, dalam arti sama-sama didahulukan pelunasannya. Dalam Pasal 1134 ayat (2) BW menegaskan pada prinsipnya pemegang hipotek adalah memiliki kedudukan lebih tinggi dalam pelunasannya sehingga pelunasannya dapat didahulukan daripada pemegang previlege, namun perlu di cermati redaksi yang terkandung dalam Pasal 1134 ayat (2) BW tersebut, bahwa sepanjang Undang-Undang menentukan sebaliknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 66 ayat (1) UU Pelayaran menegaskan bahwa piutang pelayaran didahulukan pelunasannya dari pemegang gadai, hipotek dan piutang-piutang terdaftar lainnya. Dengan demikian pemegang hipotek atas kapal baru dapat terpenuhi pelunasannya jika piutang pelayaran tersebut sudah lebih dahulu dilunasi. Dalam hal debitor wanprestasi, berdasarkan grosse akta pembebanan hipotek dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap, sehingga dalam sita eksekusi nya tidak perlu melalui gugatan perdata biasa namun kreditor dapat meminta fiat dari Ketua Pengadilan Negeri. Adanya batasan-batasan dan larangan penyitaan atas kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 559 Rv dan Pasal 577 Rv, dimana penyitaan hanya dapat dilakukan pada sarana kapal nya saja dan sita eksekusi tidak dapat dilakukan jika menghambat kegiatan perusahaan. Untuk pemotongan piutang pelayaran yang didahulukan adalah dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan fiat yang diajukan oleh kreditor menjadikan Ketua Pengadilan Negeri berkedudukan sebagai penjual obyek lelang eksekusi mewakili pihak debitor, sebagaimana di atur dalam Pasal 1 b dan Pasal 21 Vendu Reglement, dalam fungsi ini Ketua Pengadilan Negeri serta melaksanakan pembayaran pelunasan hutang kepada pemegang previlege dan pemegang hipotek melalui penjualan lelang kapal laut.

Actions (login required)

View Item