LALU PRIMA ADE PERMANA, 030942092 (2011) PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA WARGA NEGARA ASING MELALUI JUAL – BELI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-permanalal-19794-tmk901-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-permanalal-16576-tmk9011.pdf Restricted to Registered users only Download (859kB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Lombok Barat Adalah salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana didalam kabupaten Lombok Barat tersebut terdapat Kecamatan Batu Layar yang merupakan daerah pariwisata. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah ini mengakibatkan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat memberikan kontribusi pembangunan dan perhatian yang besar pada daerah ini. Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat banyak disokong oleh Daerah Kecamatan Batu Layar. Hal ini karena banyaknya sektor pajak yang dapat ditarik di daerah ini. Hotel, restaurant, bar, dan villa yang menjadi objek pajak daerah mampu menopang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) NTB dari tahun ke-tahun. Peralihan hak atas tanah yang begitu besar juga mampu menopang PAD Lombok Barat selama ini. Akan tetapi ironisnya ada dampak buruk dari dikembangkannya daerah ini menjadi daerah pariwisiata dimana dalam peralihan hak-hak atas tanah dilakukan tanpa prosedur yang benar atau masih menggunakan tata cara adat yang mengedepankan kesepakatan para pihak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak ditemui peralihan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing (WNA) yang dimana hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Ditambah lagi dengan banyaknya permasalahan dimana WNA dapat menguasai hak milik dengan pinjam nama (nominee) yang merupakan suatu penyelundupan hukum dan kasus ini tidak dapat dideteksi secara rinci oleh pihak Kantor Pertanahan wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagai badan yang berwenang dalam bidang pertanahan karena dalam akta jual-belinya atas nama Warga Negara Indonesia. Pada dasarnya yang menjadi penyebab terjadinya penyelundupan hukum dalam peralihan hak milik atas tanah kepada WNA yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat adat Kecamatan Batu Layar akan hukum pertanahan, adanya penipuan dari pihak pembeli atau broker tanah, kurangnya penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota tentang pertanahan, dan ikut-ikutan masyarakat lainnya.

Actions (login required)

View Item