ALAN STEVEN SUPRAYITNO, 030942062 N (2011) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITOR TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-suprayitno-19864-tmk411-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-suprayitno-16643-tmk4111.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB) | Request a copy

Abstract

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Dalam setiap produk bank, selalu terdapat ketentuanketentuan yang ditawarkan oleh bank. Dengan adanya persetujuan dari nasabah terhadap formulir perjanjian yang dibuat oleh bank, berarti nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian dan dengan demikian berlaku asas pacta sunt servanda yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang. Demikian pula halnya dengan kredit bank. Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai risiko dalam pelaksanaannya. Risiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitor. Perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk baku oleh bank di mana di dalamnya terdapat klausul-klausul baku. Oleh karena itu, bank dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah debitor. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan risiko bagi pihak nasabah debitor, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditor dari kewajibannya. Hal ini tentulah merugikan nasabah debitor sebagai konsumen dari jasa yang diberikan oleh bank. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha termasuk bank, yaitu dalam Pasal 18 UUPK. Pengaturan mengenai klausula baku ini dapat dijadikan sebagai landasan bagi perlindungan nasabah debitor dalam perjanjian kredit bank selain dari peraturan-peraturan lainnya misalnya dengan Peraturan Bank Indonesia. Akan tetapi klausula baku lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dalam dunia bisnis yang menuntut adanya efisiensi waktu dan biaya dalam setiap transaksinya. Sebagaimana yang diamanatkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, keberadaan setiap klausula baku dalam perjanjian kredit sudah sepatutnya melindungi kepentingan bank, karena bank adalah lembaga keuangan yang terutama bekerja dengan uang simpanan masyarakat. Bank merupakan badan hukum yang keberadaannya berpengaruh terhadap sistem moneter atau keuangan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Actions (login required)

View Item