VEMMY ANGKIE, 030942046 N (2011) AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN OLEH HIMPUNAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-angkievemm-20021-tmk103-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-angkievemm-16774-tmk103-1.pdf Restricted to Registered users only Download (975kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aturan mengenai tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka adat dan/atau para pemuka agama. Pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal harus berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Kongfuchu. Pada kenyataannya masih ada banyak aliran kepercayaan yang menggolongkan diri sebagai golongan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengaturan mengenai keabsahan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih simpang siur dan tidak jelas tentang �agamanya dan keprcayaannya itu� seperti pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perakawinan. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada makna agama, makna aliran kebatinan atau kepercayaan, keabsahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta kekayaan perkawinan dan keabsahan anak dari perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 22, Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Nomor 4 Tahun 1978, Surat Menteri Agama Republik Indonesia No.MA/650/1979, Surat Tembusan Menteri Agama Republik Indonesia No. B/5943/78. Sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Himpunan Penghayat Kepercayaan dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama terhadap harta kekayaan perkawinan dan keabsahan anak, tentunya menggunakan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Actions (login required)

View Item