MARIA F.A. TEGAI, 090510263 MH (2010) ASPEK HUKUM TENTANG PROSEDUR DAN PENGAWASAN PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-tegaimaria-20558-thp031-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-tegaimaria-17248-thp0311.pdf Restricted to Registered users only Download (921kB) | Request a copy

Abstract

Pokok pembicaraan dalam tesis ini adalah Aspek Hukum Tentang Prosedur dan Pengawasan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kabupaten Jayapura. Penelitian ini dilakukan sesuai pengamatan terhadap pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jayapura yang tidak sesuai dengan azas-azas hukum perizinan. Pelaksanaan IMB di kabupaten Jayapura menurut peraturan daerah nomor 15 tahun 2003. Penyelenggaraan IMB oleh pemerinrah daerah, tidak mengedepankan Azas kepastian hukum, karena dalam pelaksanaan peraturan daerah ini tidak dilakukan sesuai syarat dan mekanisme perizinan yang diatur perda tersebut. Penerbitan IMB di kabupaten jayapura mengesampingkan keberadaan dari peraturan perundang-undangan yang diatasnya, yakni Undang-undang nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang mengatur rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan. Di Kabupaten Jayapura pelaksanaan izin mendirikan bangunan belum melaksanakan konsep Good governance (azas-azas hukum pemerintahan yang baik) secara optimal, baik dari segi wewenang, prosedur dan substansi. Pemerintah dituntut lebih aktif, inovatif dan memprioritaskan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, yaitu dengan melihat dan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dan relevan dengan pelaksanaan IMB. Pengumpulan bahan hukum dengan menginfentarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item