ENGGAR ADVIMAMAH, 030810657 N (2011) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN MENGENAI LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-advimamahe-21171-tmk137-k.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-advimamahe-17769-tmk137-1.pdf Restricted to Registered users only Download (832kB) | Request a copy

Abstract

Pemilikan tanah secara absentee adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya berada di luar kecamatan yang berbeda dengan lokasi tanah pertanian dimaksud. Pemilikan tanah seperti ini dilarang oleh undang-undang, karena dianggap tidak efektif bagi pemilik tanah untuk mengerjakan tanahnya secara aktif. Tetapi larangan tersebut tidak berlaku terhadap pemilik yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan, asal jarak tempat tinggal pemilik itu dan tanahnya menurut pertimbangan dari Panitia Landreform Tingkat II (sekarang Kantor Pertanahan) masih memungkinkan bagi pemilik tanah untuk mengerjakan tanahnya tersebut secara efisien. Penegakan hukum dalam mencegah terjadinya kepemilikan terhadap tanah absentee dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kantor Pertanahan. Sampai saat ini, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peraturan mengenai larangan kepemilikan tanah absentee adalah memberi penjelasan kepada para pihak bahwa yang bersangkutan sebelum melaksanakan pemindahan hak dipastikan tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menolak untuk membuatkan akta pada saat mengetahui obyek peralihan hak tersebut termasuk tanah absentee. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan adalah melaksanakan tertib administrasi, mengadakan pengawasan dan penyuluhan di tingkat pedesaan maupun kecamatan yang dilaksanakan secara rutin dan terarah serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain dalam menegakkan sanksi yang terdapat dalam PP No. 224 Tahun 1961 pada pasal 19 mengenai Ketentuan Pidana.

Actions (login required)

View Item