SITI MUNAWAROH, 030942079 N (2011) IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) DI KANTOR PERTANAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-munawarohs-21227-tmk138-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-munawarohs-17828-tmk138-1.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB) | Request a copy

Abstract

Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan atau menolak permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah berperan penting dalam memaksimalkan penggunaan tanah dan mengontrol penggunaan tanah di wilayah kerjanya. Selain Kantor Pertanahan, Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah salah satu instrumen yang secara tidak langsung berperan dalam pengajuan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Pada dasarnya PPAT tidak terkait sama sekali dengan pengajuan izin, namun hal tersebut terjadi karena seringkali PPAT sebagai Pejabat umum dimintai pertolongan untuk mengurus permohonan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) di Kantor Pertanahan. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah dasar perlunya pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan tanah dan perlunya perizinan kembali bagi suatu perusahaan yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunannya meskipun telah memperoleh Izin Perubahan Penggunaan tanah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi ketentuan pasal 2 ayat (2) UUPA bahwa hak menguasai dari Negara atas tanah memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Setiap pemanfaatan perlu adanya pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Suatu perusahaan yang telah memperoleh izin perubahan penggunaan tanah apabila mengalihkan hak atas tanah dan bangunan seharusnya pertimbangan teknis pertanahan tidak perlu dimasukkan lagi karena tidak terjadi perubahan penggunaan tanah.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 138 / 11 Mun i
Uncontrolled Keywords:	Peralihan hak, izin
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB410 Law reform and policies. Criticism
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM SITI MUNAWAROH, 030942079 N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji, Dr., S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 02:26
Last Modified:	30 Jun 2016 02:26
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38170
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item