Poppy Indriawati Sujitno, 090510275 MH (2008) PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEJAHATAN KORPORASI MELALUI LEMBAGA KEPAILITAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-sujitnopop-11148-th1909-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-sujitnopop-10427-th1909.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan sanksi pidana korporasi yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tetang Perbankan, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pidana Korupsi dan lain sebagainnya, tidak semuanya mengatur sanksi ganti kerugian terhadap korbannya, sehingga pemenuhan hak korban sebagai akibat dari kejahatan korporasi tidak diterima oleh korban. Rata-rata undang-undang diatas menerapkan sanksi denda terhadap korporasi, tapi denda yang dijatuhkan tidak pernah dinikmati oleh korbannya. Hanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang sanksi ganti kerugian terhadap korbannya. Lembaga Kepailitan merupakan langkah hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan pemenuhan hak korban kejahatan korporasi khususnya pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan investasi seperti kasus-kasus PT. Sarana Perdana Indoglobal (SPI), PT. Wahana Bersama Globaindo (WBG), PT. Platinum Gemilang Sekuritas, PT. POMAS dan perusahaan-perusahaan lain yang serupa. Terlebih lagi Kejaksaan dapat mengambil langkah untuk bertindak sebagai pemohon dalam perkara pailt.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 19 / 09 Suj p
Uncontrolled Keywords:	korban kejahatan ; kepailitan
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K970 Compensation to victims of crime. Reparation
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Poppy Indriawati Sujitno, 090510275 MH UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor H. BASUKI REKSO WIBOWO, Prof.,Dr.,S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	30 Jun 2016 00:46
Last Modified:	30 Jun 2016 00:46
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38203
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item