HWIAN CHRISTIANTO, 090710039 M (2009) PENAFSIRAN EKSTENSIF SEBAGAI UPAYA PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PERKARA PIDANA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-christiant-11234-th4009-k.pdf Download (306kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-christiant-10481-th4009.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penemuan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan melakukan rangkaian kegiatan sebagai upaya untuk memahami, menggali dan pada akhirnya mendapatkan satu ketentuan hukum yang mendasari suatu perkara. Keberadaan penemuan hukum ini begitu penting mengingat sifat dan ciri aturan hukum yang masih bersifat umum dan abstrak sehingga masih membutuhkan suatu penafsiran lebih lanjut untuk dapat di terapkan pada peristiwa hukum yang terjadi. Metode penafsiran yang sangat membantu di dalam memahami suatu aturan hukum adalah metode penafsiran hukum ekstensif yang bersifat memperluas makna yang terdapat di dalam aturan hukum dengan tetap mendasarkan perluasan itu pada bunyi dan maksud aturan hukum itu sendiri. Di dalam penafsiran ekstensif sendiri berlaku satu batasan yang jelas bagi seorang penafsir untuk memperluas makna berupa bunyi dan maksud dari undang-undang atau aturan hukum, yang sebenarnya masih memiliki ruang penafsiran yang begitu luas seiring dengan perkembangan pemahaman suatu unsur. Kenyataan ini merupakan wujud dari usaha penemuan hukum ketika menghadapi satu aturan hukum yang tidak jelas maksud dan tujuannya atau ketika aturan hukum itu tidak mengatur sama sekali. Pemahaman akan pentingnya penemuan hukum ini sangat penting di pahami oleh seorang hakim di Indonesia karena ia tidak hanya berfungsi sebagai mulut undang-undang tetapi sebagai pelaksana kekuasaan peradilan yang mandiri sehingga harus terus menerus menggali dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hukum pidana adat yang ada di masyarakat seringkali tidak diperhatikan oleh hakim karena dianggap sebagai hukum tidak tertulis dan bertentangan dengan asas legalitas. Padahal di dalam hukum pidana adat inilah terdapat nilai-nilai hukum asli dari masyarakat Indonesia dan di akui keberlakuannya secara faktual. Kenyataan dan tantangan inilah yang harus di jembatani oleh kegiatan penemuan hukum dengan menggunakan penafsiran ekstensif agar hukum pidana Indonesia semakin berkembang dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Actions (login required)

View Item